Generasi Muda Ditantang Rumuskan Visi Indonesia ke Depan

KOMPAS/AYU PRATIWI

Acara seminar dengan tema ”Menuju Visi Indonesia 2045: Kontribusi Pemuda dalam Membangun Bangsa”, Jumat (13/7/2018), di Jakarta. Seminar itu dalam rangka menyambut Conference of Indonesian Diaspora Youth pada 13-15 Agustus 2018 di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Visi Indonesia ke depan perlu dikembangkan supaya generasi muda saat ini dapat mempersiapkan strategi untuk menghadapi masa depannya. Pada 2045 atau saat usia Indonesia mencapa 100 tahun, generasi muda ini akan mencapai puncak usia produktifnya.

Conference of Indonesian Diaspora Youth (CIDY-2018) akan mempertemukan pemuda berusia berprestasi berusia 17-35 tahun dari seluruh Indonesia dalam rangka merumuskan visi Indonesia untuk 27 tahun ke depan hingga 2045. Konferensi itu akan digelar pada 13-15 Agustus 2018 di Jakarta.

Acara itu bertujuan menjadi lanjutan dari Sumpah Pemuda 1928 dan menantang generasi muda untuk memikirkan visi Indonesia ke depan. Visi itu diharapkan dapat menjadi acuan bangsa.

Visi Indonesia hingga 2045 yang akan dirumuskan saat konferensi itu akan disampaikan kepada seluruh jajaran kepemimpinan, dari presiden, pimpinan daerah, hingga ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

”Generasi muda adalah pemilik 2045. Mereka adalah generasi yang paling energetik, kreatif, dan punya kekuatan untuk mendorong dan menciptakan perubahan yang kita inginkan pada 2045,” kata Dino Patti Djalal, Pendiri Indonesian Diaspora Network Global, Jumat (13/7/2018), di Jakarta.

Menurut mantan Duta Besar Amerika Serikat itu, pengaruh anak muda kepada negara terbukti dan dapat disaksikan melalui peristiwa besar, seperti Sumpah Pemuda dan Reformasi 1998. ”Visi Sumpah Pemuda sudah tercapai semua, yaitu memiliki bangsa, bahasa, dan tanah air. Sekarang, dunia semakin kompleks. Visi 2045 nanti harus lebih komprehensif, juga praktis,” ucap Dino.

Topik yang akan dibahas dalam konferensi itu sangat luas dan melibatkan di antaranya isu demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan, korupsi, pendidikan, kebudayaan, dan pekerjaan.

”Hasil dari konferensi itu belum tentu bagus. Ini akan menjadi tantangan bagi anak muda. Apakah mereka bisa berkumpul bersama dan menghasilkan sesuatu yang strategis untuk masa depan Indonesia,” kata Dino.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Dari kiri ke kanan, pengacara Tobi Pangaribuan, diaspora muda Gloria Natapradja Hamel, politisi Tsamara Amany, dan pendiri IDN Global Dino Patti Djalal.

Jumlah peserta dibatasi

Peserta yang hadir dalam konferensi itu akan diseleksi dan dibatasi untuk 500-1.000 orang. Pembatasan jumlah peserta itu untuk memastikan kualitas pertemuan itu.

”Kita ingin konferensi ini menghadirkan anak-anak terbaik dan cemerlang. Mereka harus memiliki kepedulian, berprestasi, dan mampu menghasilkan visi yang berbobot. Mereka juga mewakili suatu organisasi, komunitas, ataupun wilayah,” tutur Dino.

Konferensi itu merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia Diaspora Network Global, Foreign Policy Community of Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Forum Rektor Indonesia.

Harapan pemuda

Togi Pangaribuan, pengacara muda, menyampaikan visinya untuk Indonesia pada 2045 dalam seminar bertema ”Menuju Visi Indonesia 2045: Kontribusi Pemuda dalam Membangun Bangsa”, Jumat. Ia berharap, korupsi tidak akan menjadi norma dalam kegiatan sehari-hari sehingga Indonesia tidak memerlukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Jumlah penyidik korupsi di Indonesia tidak cukup untuk mengurus semua kejadian korupsi. Melalui teknologi dan internet, ada banyak yang kita (pemuda) bisa lalukan untuk turut memberantas kebiasaan korupsi,” kata Togi.

Tsamara Amany, politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia, berharap demokrasi di Indonesia akan terus berdiri tegak. Ia menyayangkan Indeks Demokrasi Indonesia yang menurun pada 2017 dibandingkan dengan 2016.

”Menjelang 2045 ada sejumlah hal yang perlu kita soroti bersama tentang demokrasi kita. Salah satunya tentang edukasi politik kepada pemilih. Yang sering terjadi adalah pemilih memilih karena pertimbangan emosional. Beberapa pemilih juga belum memahami perbedaan antara memilih anggota DPR dan gubernur, tugas mereka, dan kewenangan mereka. Akibatnya, tokoh pemimpin yang kurang kompeten bisa saja terpilih,” tutur Tsamara.