Polri Antisipasi Provokasi

KOMPAS/TIMBUKTU HARTHANA

Pasukan brimob Polda Papua turun dari pesawat Hercules TNI AU di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/12). Selain untuk pengamanan operasi lilin jelang natal dan tahun baru, penambahan pasukan untuk antisipasi keamanan pascaricuh dan pembakaran rumah mantan gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, sehari sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS - Meskipun tahapan Pilkada 2018 di Papua telah berakhir, gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB masih terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Untuk itu, Kepolisian Negara RI mengantisipasi provokasi disebarkan KKB di dunia maya terkait tindakan aparat hukum yang dituding merugikan masyarakat.

Pada Kamis (12/7/2018), sebuah akun di Facebook bernama Wene Jokolan Papua menyebarkan informasi adanya bom yang diledakkan pasukan gabungan Polri dan Tentara Nasional Indonesia di sekitar Nduga. Bom itu dimaksudkan untuk menyerang KKB, tetapi diklaim justru membahayakan perkampungan warga. Ungguhan informasi itu disertai gambar hutan terbakar.

Terkait informasi itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Syahar Diantono menegaskan informasi itu hoaks atau berita bohong. Ia menekankan, KKB justru terus melakukan serangan kepada anggota Polri yang membantu distribusi logistik bagi masyarakat.

Sejumlah personel Kepolisian Daerah Papua, lanjut Syahar, Rabu (11/7/2018), sekitar pukul 11.17 waktu Indonesia timur tengah membawa bahan makanan untuk masyarakat dan anggota kepolisian di Nduga lewat jalur udara menggunakan helikopter. Namun, helikopter ditembaki KKB.

Untuk melindungi helikopter itu, sejumlah personel Brimob Polri, yang mengawal helikopter dengan jalur darat, balas menembak KKB. Akibatnya, pengiriman logistik dibatalkan.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menggelar apat dan koordinasi dengan pemerintah daerah Nduga, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Panglima Komand Daerah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal George Elnadus Supit untuk mengatasi aktivitas KKB di yang menganggu keamanan, termasukPilkada 2018.