JAKARTA, KOMPAS Dua tahun sejak peristiwa upaya kudeta yang gagal di Turki terjadi, Pemerintah Turki terus berupaya memastikan seluruh institusi di negeri itu sepenuhnya bersih dari afiliasi dengan kelompok Fethullah Gulen, yakni FETO. Dengan prinsip keterbukaan dan melalui pembentukan badan peninjau, pemulihan nama baik atas orang-orang yang sempat dituduh berafiliasi dengan FETO dimungkinkan.
”Melalui administrasi dan kerja badan peninjau itu, sekitar 34.000 pegawai negeri telah dipulihkan nama baiknya. Lebih dari 345 institusi juga telah dibuka kembali; termasuk di dalamnya adalah 187 asosiasi, 21 yayasan, 93 institusi pendidikan swasta, 6 saluran radio-televisi, 17 surat kabar, dan 1 lembaga kesehatan swasta,” tutur Duta Besar Turki untuk Indonesia Mehmet Kadri Sander Gurbuz, dalam peringatan dua tahun peristiwa upaya kudeta gagal itu, di Jakarta, Minggu (15/7/2018).
Peringatan peristiwa itu dihadiri sejumlah tamu undangan, termasuk awak media dan para pegawai Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta. Gurbuz membacakan sambutan tertulisnya yang disampaikan dalam bahasa Turki. Ditampilkan juga kumpulan video peristiwa upaya kudeta pada 15 Juli 2016.
Berdasarkan catatan Pemerintah Turki, peristiwa itu mengakibatkan 251 warga Turki tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka. Fethullah Gulen, ulama yang kini mengungsi di AS, berulang kali menolak tuduhan bahwa kelompoknya berada di balik upaya kudeta yang gagal tersebut.
Agar peristiwa yang meninggalkan trauma mendalam bagi pemerintah dan masyarakat itu tidak terulang, menurut Gurbuz, pemerintahnya bersikap tegas, tetapi transparan. Pemerintah Turki telah melakukan sejumlah langkah menghadapi organisasi yang dinyatakan sebagai mafia itu, termasuk menyasar sumber-sumber dananya.
Keputusan untuk menutup lembaga-lembaga pendidikan yang diduga berafiliasi dengan Gulen dinilai sebagai pukulan keras bagi organisasi tersebut. Lembaga-lembaga itu disebut sebagai pusat-pusat perekrutan anggota dan simpatisan sekaligus sumber dana FETO. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penyelidikan hukum dan administratif yang dikaitkan dengan kejahatan organisasi itu, antara lain mencakup penyelidikan atas praktik kecurangan dalam administrasi ujian masuk di institusi-institusi publik, penyadapan ilegal, dan operasi pencucian uang.