DPRD DKI Minta Pemprov Percepat Selesaikan Penataan Trotoar
Oleh
ADHI KUSUMAPUTRA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta mengeritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penataan trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin. Penataan trotoar tersebut seharusnya bisa berjalan lebih cepat karena menurut jadwal pengerjaannya dimulai pada Desember 2017. Namun karena Gubernur Anies Baswedan minta perubahan, penataan trotoar itu mundur dan baru dimulai Mei 2018.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sejak lama merencanakan penataan ulang trotoar di kedua ruas Jalan Sudirman-Thamrin. Pelebaran tersebut menurut rencana akan menutup jalur lambat untuk dijadikan trotoar.
Berdasarkan jadwal awal, pengerjaan tersebut akan dimulai Desember 2017. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar didesain ulang supaya ruas jalan tersebut mengakomodasi pengendara sepeda motor.
Rancangan awal yang sudah ada diubah sehingga berdampak pada proses lelang dan eksekusi pengerjaan pun molor.
”Setiap perubahan jangan memakan waktu sampai berbulan-bulan, apalagi ini termasuk fasilitas untuk Asian Games,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, Senin (16/7/2018). Komisi D membidangi masalah pembangunan.
Pemprov DKI tidak taktis menghadapi setiap persoalan.
Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak taktis menghadapi setiap persoalan. ”Walaupun kami juga menduga, apakah kepala dinas terkait kurang bisa segera tanggap terhadap permintaan gubernur,” katanya.
Hal senada diutarakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Prasetio yang berasal dari Fraksi PDI-P mengatakan, sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah DKI Jakarta, DPRD DKI akan terus berupaya meningkatkan peran dan fungsi parlemen legislatifnya dalam mengawal arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Kebijakan penataan kota dan pembangunan manusia yang memanusiakan manusia sudah baik dalam era gubernur sebelumnya, tetapi kemudian diganti dengan kebijakan baru yang malah makin tidak jelas.
Menurut Fraksi PDI-P, kebijakan penataan kota dan pembangunan manusia yang memanusiakan manusia sudah baik dalam era gubernur sebelumnya, tetapi kemudian diganti dengan kebijakan baru yang malah makin tidak jelas.
Hal tersebut dipaparkan Prasetyo Edi dalam konferensi pers sekaligus halal bihalal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No 18, Jakarta Pusat.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar Ahsraf Ali mengatakan, kinerja Gubernur sudah bagus. Perencanaan mengenai trotoar tersebut sudah baik dan secara teknis pasti sudah diperhitungkan.
”Tidak mungkin tidak terkejar penyelesaiannya. Siang sampai malam dikerjakan,” lanjutnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Hal ini selaras dengan yang disampaikan Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono, untuk menyelesaikan penataan trotoar ini, yang dibutuhkan adalah percepatan agar sebelum Asian Games, trotoar Sudirman-Thamrin sudah selesai dan rapi.
Anggaran
Penataan trotoar ini melibatkan tiga pihak, yakni PT MRT Jakarta serta dua perusahaan swasta yang mengajukan pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB), yaitu PT Mitra Panca Persada (MPP) dan PT Keppe Land.
Dengan mengajukan pelampauan KLB, nilai yang mesti dibayarkan MPP sebesar Rp 579 miliar dan Rp 360 miliar sudah dipergunakan untuk membangun Simpang Susun Semanggi. Sisanya dipergunakan untuk penataan ulang trotoar (Kompas, Senin, 8/1/2018). (FRANSISCA NATALIA ANGGRAENI)