Orang Maluku Tak Mau Diadu Lagi

KOMPAS/FRANS PATI HERIN

Suasana deklarasi kampanye damai di monumen Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Maluku pada Minggu (18/2/2018)

Bertahun-tahun setelah konflik yang kental dengan nuansa agama yang terjadi  sekitar 1999-2002, orang Maluku tidak mau diadu lagi. Orang Maluku hanya ingin damai sehingga bisa hidup  sejahtera di pulau-pulau yang dikelilingi lautan yang kaya.

”Sekarang kami sadar, orang Maluku hanya jadi alat politik orang di luar,” cerita Moses Tuwanakotta, yang saat konflik menjadi Sekretaris Jenderal  Front Kedaulatan Maluku.

Moses mengatakan, bertahun-tahun setelah konflik, baik kelompok Islam maupun Kristen sama-sama bingung. Pasalnya, mereka merasa ada pihak lain yang duluan memicu konflik. Siapa pun pihak itu, hasilnya sama saja, sakit kesengsaraan. ”RMS itu jadinya Rakyat Maluku Sengsara,” kata Moses.

Capek menderita, kini masyarakat Maluku berusaha untuk menjaga perdamaian di antara mereka. Hal ini tidak mudah. Bahkan, hingga tahun 2010, masyarakat yang berbeda agama masih ragu untuk saling berkunjung.

Masyarakat lalu menggunakan kearifan lokal yang sudah lama mengakar di masyarakat Maluku untuk membangun relasi pascakonflik, pela gandong. Pela gandong adalah sebuah hubungan antara kelompok yang beda agama yang diikat dengan janji untuk saling melindungi.

”Sekarang, kalau orang Ambon bilang, panas pela. Kita kuatkan lagi pela gandong. Jadi, kalau pergi ke kampung-kampung, kita tinggal teriak gandong! gandong! Aman itu sudah,” kata Moses.

Mantan Panglima Pasukan Jihad Maluku Jumu Tuani mengatakan, hal yang utama sebenarnya adalah komunikasi. Ia bertemu pertama kali dengan Moses dalam acara yang diadakan Komando Daerah Militer (Kodam)  Pattimura yang saat itu dipimpin oleh  Mayor Jenderal  Doni Monardo. Sambil makan ikan bakar, perkenalan pun terjalin. Komunikasi ini yang, menurut Jumu, penting karena yang terjadi adalah komunikasi antara pihak-pihak  yang memang berkonflik di lapangan.

”Menurut saya, sering ada akademisi yang bilang damai, tetapi masalahnya yang berkonflik kan yang di lapangan,” katanya.

Beragam

Menurut Jumu, perlahan-lahan  tetapi pasti terjadi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Mereka menemukan satu persamaan di antara berbagai perbedaan yang ada. Persamaan itu adalah kenyataan bahwa pascakonflik, keadaan Maluku ada di bawah titik nadir. Ekonomi kocar-kacir. Rakyat miskin. Maluku pun mundur.

”Dari situ kami sepakat, Maluku harus damai. Apalagi ada emas biru (sumber daya laut) dan emas hijau (sumber daya di darat) yang bisa kami manfaatkan,” kata Jumu.

Kesadaran akan titik nadir yang timbul pascakonflik membuat semua pihak menjadi lebih realistis. Moses mengatakan, sumber utama konflik adalah ketidakadilan, baik yang timbul karena birokrasi maupun karena ekonomi.

Sementara Jumu mengatakan, tidak ada pihak yang jadi malaikat karena tidak bersalah. Ia merasa, konflik yang tercetus karena adanya campur tangan pihak luar Maluku adalah kesalahan, bahkan kebodohan yang pernah ia lakukan.

”Kalau sekarang kita masih dendam lagi, buat saya itu bodoh. Karena tidak ada yang malaikat,” tandasnya.

Baik Moses maupun Jumu  sudah  duduk bersama dalam Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian ”Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur, di Jakarta  pada 10 Juli lalu. Walaupun pernah berkonflik hampir dua puluh tahun yang lalu, keduanya tampak akrab dan  dengan tekun mendengarkan para pembicara memaparkan bagaimana belajar membangun dan merawat perdamaian, belajar dari Maluku.

Dalam acara yang diadakan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) tersebut, Ketua I Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Abidin Wakano mengatakan, akar budaya  masyarakat Maluku adalah budaya yang toleran. Keragaman yang ada di Maluku sangat tinggi.

Hasil survei  Summer Institute of Linguistic menunjukkan bahwa ada 117 bahasa, 100 suku dan subsuku di 1.340 pulau di Maluku.  Islam dan Kristen adalah agama yang sejak lama berdampingan secara damai di Maluku. Akan tetapi, akar budaya itu kemudian dirusak oleh politik kekuasaan.

”Politik kekuasaan menggunakan agama sebagai justifikasi menimbulkan pendarahan yang luar biasa di masyarakat,” kata Abidin.

Ketika keharmonisan itu dirusak, butuh waktu lama, kerja keras dan berbagai kekhawatiran bagaimana merajut kembali benang-benang kekerabatan orang Maluku. Mereka yang bermain dengan konflik yang berbalutkan sentimen identitas, dalam hal ini agama, kemudian melenggang dengan kekuasaan dan kemakmuran yang menyertai. Sebaliknya, orang Maluku terbelit ketakutan dan kemiskinan sampai bertahun-tahun kemudian.

Kini, rakyat Maluku sadar, mereka tidak mau diadu lagi.