10 Sekolah Tanpa Gedung

Ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan sekolah negeri di Kota Bekasi belum teratasi. Akibatnya, 10 sekolah menengah negeri menumpang di gedung SD.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana hari pertama masuk sekolah di USB SMPN 49 Kota Bekasi, Senin (16/7/2018). Sejak didirikan pada 2016, sekolah ini menumpang di sekolah dasar.

BEKASI, KOMPAS - Pemkot Bekasi berupaya menambah jumlah bangku sekolah menengah negeri dengan membuka 10 sekolah baru meskipun sekolah itu tidak memiliki gedung sendiri. Langkah ini sudah berlangsung 2 tahun terakhir.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie, Senin (16/7/2018) di Bekasi, mengatakan, sekolah yang masih menumpang itu terdiri dari lima SMPN yaitu SMPN 45, SMPN 46, SMPN 47, SMPN 48, dan SMPN 49; dan lima SMAN yakni SMAN 19, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22, dan SMAN 23.

Ali menambahkan, sekolah-sekolah tersebut dikategorikan sebagai unit sekolah baru (USB). Keberadaannya masih menginduk pada sekolah yang ditunjuk untuk membina USB.

Selain pembinaan, sekolah induk juga berfungsi sebagai penyalur dana operasional yang diberikan pemerintah kepada USB. Dana operasional diberikan berdasarkan jumlah murid di setiap sekolah. Jumlah dana operasional dari pemerintah pusat adalah Rp 1 juta per siswa, sedangkan dana operasional dari pemkot Rp 90.000 per siswa.

Jumlah siswa yang diterima di USB dibatasi. Setiap sekolah hanya bisa menerima tiga rombongan belajar (rombel). Batas maksimal jumlah siswa dalam satu rombel adalah 40 orang.

“Sebagian dari USB tersebut sudah beroperasi selama dua tahun pelajaran, sedangkan sebagian lainnya sudah ada selama tiga tahun pelajaran,” kata Ali. Selama itu pula, aktivitas USB menumpang pada gedung-gedung sekolah lain. Mayoritas menumpang di SD dan menyewa ruangan sekolah swasta.

Salah satunya USB SMPN 49, yang menumpang di gedung SDN Sumur Batu II, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Kepala USB SMPN 49 Endang Koswara mengatakan, sudah menumpang di sana sejak tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan pada tahun pelajaran sebelumnya, menumpang di SDN Padurenan V Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya.

Kapasitas terbatas

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana hari pertama masuk sekolah di USB SMPN 49 Kota Bekasi, Senin (16/7/2018). Sejak didirikan pada 2016, sekolah ini menumpang di sekolah dasar.

Endang menambahkan, perpindahan lokasi dilakukan karena kapasitas sekolah sebelumnya tidak mencukupi tambahan siswa. Pada tahun pertama, USB SMPN 49 menerima tiga rombel dan bertambah sebanyak tiga rombel lagi pada tahun kedua. Saat ini, sekolah kembali menerima tiga rombel. Total jumlah siswa dari tiga jenjang kelas saat ini adalah 324 orang.

Dari total jumlah siswa tersebut, belum semua ruang kelas yang tersedia dimanfaatkan. Kegiatan belajar mengajar baru menggunakan sembilan dari total 15 kelas yang ada di SDN Sumur Batu II. “Kami berencana untuk mengajukan penambahan penerimaan siswa pada tahun pelajaran mendatang. Tidak hanya tiga rombel, mungkin bisa ditambah menjadi empat atau lima rombel,” kata Endang.

Menurut dia, penambahan jumlah siswa amat mendesak. Sebab, di Kecamatan Bantar Gebang yang terdiri dari empat kelurahan, baru ada dua SMPN. Kedua sekolah itu berada di Kelurahan Ciketing Udik dan Sumur Batu. Adapun Kelurahan Bantar Gebang dan Cikiwul, belum memiliki sekolah negeri.

Kehadiran USB SMPN 49 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah di Kelurahan Bantar Gebang. Akan tetapi, belum semua pendaftar bisa diterima.

“Dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring 2018, kami mengeliminasi 100 pendaftar dari jalur zonasi karena kuota sudah penuh,” ujar Endang.

Kepala SMAN 21 Kota Bekasi Dedi Suryadi mengatakan, SMAN 21 menumpang di SDN 3 dan 4 Jatimakmur sejak tahun ajaran 2016-2017. Sekolah ini berdiri karena tidak ada SMAN di Kecamatan Pondokgede. Karena tidak mempunyai lahan untuk mendirikan gedung sekolah, akhirnya gedung SDN itu dipilih untuk proses belajar mengajar.

SMAN 21 memiliki total 328 siswa di 10 kelas. "Sembilan puluh persen siswa di sini berasal dari sekitar sekolah," kata Dedi.

Masih timpang

Ali mengakui, jumlah sekolah negeri di Kota Bekasi memang masih timpang dengan jumlah lulusan. “Kami baru mampu memenuhi kebutuhan 33 persen lulusan dari total jumlah lulusan.”

Pada tahun pelajaran 2017/2018, jumlah lulusan SD 44.618 orang. Akan tetapi, 49 SMPN yang ada hanya mampu menampung 14.934 orang.

Untuk mengurangi ketimpangan, kata Ali, Pemkot membuka tiga USB SMPN di tiga kecamatan tahun ini. Penerimaan siswa di USB baru dilakukan tahun ajaran 2019/2020. Sementara untuk SMAN, Pemkot belum bisa merencanakan penambahan sekolah, karena pembangunan SMAN ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami juga akan menggabungkan beberapa SDN yang muridnya sedikit menjadi satu sekolah, agar gedungnya bisa digunakan oleh SMPN,” kata Ali. Di antaranya, beberapa SDN di Kecamatan Rawalumbu yang total muridnya dari kelas I-VI tidak lebih dari 200 orang.

Ali mengatakan, langkah ini paling mungkin dilakukan lantaran minimnya lahan untuk pembangunan sekolah baru sulit. “Kami menargetkan, tahun 2020 persoalan ketimpangan sekolah negeri ini sudah bisa selesai,” kata Ali. (E20)