Jumlah Penduduk Miskin Terendah dalam Empat Tahun Terakhir

TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Permukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari total 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia, sekitar 10,27 juta orang berada di perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS —  Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai angka terendah selama empat tahun terakhir. Persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2018 tercatat 3,57 persen atau 373.120 orang. Persentase ini paling rendah sejak sensus pada Maret 2014 sebesar 3,92 persen.

Angka pencapaian ini sesuai dengan hasil sensus Badan Pusat Statistik  DKI Jakarta yang dilakukan bulan Maret 2018. Berkurangnya angka kemiskinan ini juga sejalan dengan semakin banyaknya program bantuan sosial pemerintah untuk keluarga miskin.

”Semoga angka kemiskinan ini tidak meningkat lagi. Perkembangan baru (mengenai angka kemiskinan) dapat dilihat setelah September nanti,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Thoman Pardosi di Jakarta, Senin (16/7/2018).

Persentase penduduk miskin Jakarta pada September 2014 mencapai 4,09 persen. Sejak itu, persentase terus menurun hingga pada September 2017 sekitar 3,78 persen. Dengan angka ini, jumlah penduduk miskin Jakarta turun sekitar 20.001 orang dibandingkan Maret 2017.

Guna meningkatkan kesejahteraan warga miskin, sejak 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan subsidi nontunai untuk pangan dan pendidikan pada warga tak mampu. Upaya ini diperkuat dengan langkah tim pengendali inflasi daerah yang melakukan revitalisasi badan usaha milik daerah bidang pangan. Targetnya BUMD tersebut dapat mengendalikan harga pangan di pasar.

Adapun faktor yang memengaruhi jumlah warga miskin adalah besarnya belanja sejumlah komoditas. Belanja pada komoditas pangan menjadi faktor terpenting memengaruhi jumlah warga miskin, yaitu 66 persen pada Maret 2018. Salah satu komoditas pangan yang dimaksud adalah belanja beras sebesar 23,72 persen, hal ini mengindikasikan beras sebagai komoditas paling penting bagi penduduk miskin.

Adapun belanja komoditas nonpangan yang jadi pengaruh jumlah warga miskin adalah belanja di sektor perumahan, listrik, bahan bakar, dan angkutan. Pengaruh pengeluaran di sektor perumahan terhadap angka warga miskin sebesar 35,48 persen.

Terobosan

Pada aspek lain, ketimpangan pendapatan DKI Jakarta pun membaik. Rasio gini atau ketimpangan di Jakarta pada Maret 2018 sebesar 0,394, angka ini turun dari September 2017 sebesar 0,409.

Pencapaian ini, kata Thoman, dapat dipertahankan salah satunya dengan memperlancar subsidi nontunai ke warga yang membutuhkan. Tidak kalah penting, peran TPID Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan harga-harga pangan. Dengan langkah itu, bukan tidak mungkin target Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menekan angka kemiskinan dari 3,77 persen tahun ini menjadi 2,77 persen pada 2020 dapat tercapai.

Ahli perkotaan, Yayat Supriyatna, mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota perlu sejumlah terobosan. Salah satu program yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah merancang program perumahan murah yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal terpadu.

Sebab, selama ini, biaya perumahan dan transportasi selalu menjadi faktor pengeluaran yang menjadi beban besar warga miskin di Jakarta.