Pelatihan Keterampilan bagi Warga sekitar Bandara Kulon Progo
Oleh
Bambang Sigap Sumantri/Haris Firdaus
·3 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — PT Angkasa Pura I berencana memberikan berbagai jenis pelatihan kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya pelatihan itu, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja di bandara Kulon Progo sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat.
”Kami akan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat sekitar. Inisiasi yang dilakukan Angkasa Pura ini untuk membantu masyarakat sekitar bandara Kulon Progo,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi seusai bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Senin (16/7/2018), di Yogyakarta.
Pembangunan bandara Kulon Progo termasuk proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah. Bandara yang berada di lima desa di Kecamatan Temon, Kulon Progo, itu nantinya akan menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman, DIY.
Minimal untuk mendarat dan lepas landas pesawat terbang sudah bisa pada April 2019.
Saat ini, bandara tersebut masih dalam tahap pembangunan konstruksi oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Pematangan desain dan struktur bandara yang tak jauh dari pantai selatan itu, di antaranya, dilakukan dengan studi banding di sejumlah bandara di Jepang.
Faik menuturkan, apabila bandara Kulon Progo sudah beroperasi, PT Angkasa Pura I dipastikan akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendukung pengoperasian bandara tersebut. Sebagian tenaga kerja untuk bandara itu diharapkan berasal dari masyarakat sekitar bandara.
Oleh karena itu, PT Angkasa Pura I berinisiatif menggelar berbagai jenis pelatihan untuk masyarakat agar mereka memiliki kemampuan bekerja di bandara. Keberadaan bandara merupakan fasilitas yang benar-benar baru bagi masyarakat Kulon Progo.
”Dampak langsung yang dirasakan dari pembangunan bandara ini adalah terciptanya lapangan kerja. Kami ingin memastikan bahwa potensi lapangan kerja itu bisa dimanfaatkan masyarakat Kulon Progo,” ujar Faik.
Untuk mewadahi penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan itu, PT Angkasa Pura I membuat Balai Pemberdayaan Masyarakat untuk warga sekitar bandara Kulon Progo. Balai yang telah diresmikan pada Senin sore itu akan menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, misalnya pertukangan bagi warga yang ingin terlibat dalam pembangunan konstruksi bandara.
Selain itu juga akan diberikan pelatihan bahasa Inggris bagi warga yang ingin mengembangkan kegiatan wisata di sekitar bandara. Status bandara sebagai bandara internasional sepatutnya memang disokong kemampuan berbahasa internasional.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan, pembangunan konstruksi air side (bagian yang berhubungan dengan mobilitas pesawat terbang) dan land side (sisi darat) bandara Kulon Progo akan dilakukan bersamaan. Hal itu agar pembangunan bisa lebih cepat diselesaikan karena bandara Kulon Progo ditargetkan bisa beroperasi terbatas pada April 2019.
Lukman menyampaikan, pada April 2019, pembangunan landasan udara bandara Kulon Progo ditargetkan telah mencapai 90 persen. Adapun pembangunan gedung terminal bandara tersebut kemungkinan baru mencapai sekitar 30 persen.
”Minimal untuk mendarat dan lepas landas pesawat terbang sudah bisa pada April 2019,” katanya. Target itu sudah dicanangkan sejak awal.
Dukungan pelaku ekonomi
Secara terpisah, pada Senin pagi, sejumlah pelaku ekonomi di DIY yang tergabung dalam Komunitas Ekonomi Jogja Istimewa mendeklarasikan dukungan terhadap pembangunan bandara Kulon Progo. Salah satu inisiator deklarasi itu, Indro Kimpling Suseno, mengatakan, para pelaku ekonomi di DIY mendukung pembangunan bandara tersebut karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.
”Bandara ini juga akan menampung tenaga kerja berbagai strata keahlian dengan jumlah cukup besar, membuka peluang usaha bagi masyarakat luas, serta meningkatkan akses kunjungan pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan perekonomian,” ujar Indro.
Dalam proses pembangunan awal hingga kini, sejumlah penolakan masih muncul. Kondisi itu membutuhkan perhatian khusus.