Pemerintah Kembali Undang Swasta Terlibat Proyek Infrastruktur

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Para pekerja melintas di Jalan Tol Bandara Kualanamu-Sei Rampah di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (12/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya menambah sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kembali mengundang pihak swasta berinvestasi dalam membangun infrastruktur.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti, yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam peluncuran acara Konstruksi Indonesia 2018 di Jakarta, Rabu (18/7/2018), mengatakan, sebagai gambaran, Kementerian PUPR menerima Rp 107,4 triliun (12,67 persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Jumlah itu dinyatakan masih sedikit mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp 800 triliun-Rp 900 triliun.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, alokasi anggaran pada Kementerian PUPR dalam APBN-Perubahan adalah Rp 118,5 triliun pada 2015, Rp 97,1 triliun pada 2016, dan Rp 104,2 triliun pada 2017.

Ketika total kebutuhan pembangunan infrastruktur mencapai hingga Rp 900 triliun untuk jangka lima tahun, kebutuhan anggaran per tahun mencapai Rp 180 triliun per tahun. Saat ini, rata-rata alokasi anggaran berkisar Rp 106 triliun per tahun untuk hitungan jangka empat tahun.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti

”Kami membutuhkan dukungan stakeholders sektor konstruksi. Dukungan dapat berupa pendanaan, tenaga kerja bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan mutu konstruksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3),” kata Anita.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menyampaikan, sektor swasta siap mendukung pembangunan infrastruktur. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinyatakan dapat mengerjakan proyek dengan nilai besar dan berisiko tinggi, sedangkan swasta dapat terlibat dalam pengerjaan proyek standar.

Berdasarkan data Kementerian PUPR per Juli 2018, terdapat empat target utama dalam membangun infrastruktur. Salah satunya adalah pemerintah telah membangun 947 kilometer jalan tol dan 2.621 kilometer jalan nasional untuk memperkuat konektivitas dari target 1.852 kilometer jalan tol dan 2.650 kilometer jalan nasional.

Untuk permukiman, dari program sejuta pemerintah, pemerintah telah membangun 44.893 rumah susun, 22.358 rumah khusus, dan 473.165 rumah swadaya.

Meningkatnya jumlah dan pembangunan infrastruktur di Indonesia meningkatkan citra bangsa di mata dunia. Indeks Daya Saing Global Indonesia meningkat dari peringkat ke-41 pada 2017 menjadi peringkat ke-36 pada 2018.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriatna dalam peluncuran acara Konstruksi Indonesia 2018 di Jakarta, Rabu (18/7/2018)

Gelar pameran

Untuk menarik minat swasta, pemerintah kembali menggelar pameran Konstruksi Indonesia 2018 dengan tema ”Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa” pada 31 Oktober-2 November 2018.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriatna menambahkan, pameran digelar untuk menarik partisipasi aktif dari seluruh pihak yang bergerak di bidang konstruksi.

Pada pergelaran pameran Konstruksi Indonesia 2017, misalnya, jumlah kedatangan tercatat 10.297 pengunjung dari 38 negara. Mereka berasal dari 134 perusahaan. Adapun dalam pameran itu terdapat 232 pra-perjanjian pertemuan bisnis yang dilakukan dengan nilai perkiraan bisnis mencapai 1,83 miliar dollar AS.