Prabowo: RI Butuh Koalisi Besar

ANTARA FOTO/FANNY OCTAVIANUS

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima hormat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara pembukaan Rakernas PAN, Jakarta, Rabu (6/5). Hadir dalam acara tersebut pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dalam acara itu juga dilantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020.

Setelah kemarin bertemu Puan Maharani, hari ini Prabowo akan bertemu Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Prabowo, Indonesia butuh koalisi politik yang besar untuk menampung berbagai perbedaan.

JAKARTA, KOMPAS -  Pertemuan perdana antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (non-aktif) Puan Maharani, kemarin, tidak akan menjadi komunikasi terakhir antara kedua partai yang saat ini berseberangan arah politik itu. Prabowo dan Puan akan kembali bertemu untuk membangun hubungan yang lebih bersahabat antara Gerindra dan PDI-P menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2019.

Prabowo dan Puan bertemu selama sekitar satu jam di suatu tempat di kawasan Jakarta Selatan. Informasi tentang pertemuan Prabowo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu yang awalnya sempat dirahasiakan mulai beredar di publik setelah pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa pagi.

Sekitar pukul 15.42, iring-iringan kendaraan dinas dengan plat RI 17 -- yang merupakan mobil dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan -- mendekat dari arah Jalan Sriwijaya tepat di seberang rumah Prabowo yang sejak pukul 15.00 sudah ramai dengan wartawan. Namun, iring-iringan lengkap dengan polisi patroli dan pengawal itu sontak berputar arah dan berbalik menjauh dari rumah Prabowo.

Tidak lama kemudian, pada pukul 16.00, mobil BMW hitam yang membawa Prabowo meninggalkan kediaman Prabowo. Pertemuan antara Prabowo dan Puan pun dilangsungkan secara tertutup dan dirahasiakan di tempat lain di luar Kertanegara.

Usai bertemu dengan putri sulung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu, Prabowo mengatakan, dalam pertemuan itu, disepakati untuk meneruskan hubungan penuh persahabatan antara kedua partai melalui mengadakan pertemuan yang lebih sering.

"Suasana (pertemuan) demokratis, dewasa, saya sangat gembira dengan pertemuan itu. Saya kira (kita) akan bertemu lagi dan kadang-kadang kita bertemu itu tidak usah pakai agenda serius. Beliau (Puan) bilang mau belajar naik kuda di Hambalang," kata Prabowo di depan kediamannya, kemarin sore.

Pertemuan antara kedua tokoh yang partainya saat ini berseberangan sikap politik itu sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama yaitu April 2018. Saat itu, Puan menyampaikan keinginannya bertemu dengan Prabowo. Namun, pertemuan itu tak kunjung dilakukan karena terkendala waktu. Pada 7 Juli 2018 lalu, pertemuan itu sedianya akan diadakan tetapi batal karena saat itu, Puan sedang berada di luar kota.

"Sudah lama ada rencana ingin bertemu. Prinsipnya kita ingin menjalin persahabatan kekeluargaan, semua anak bangsa ingin yang terbaik, tetapi di antara saudara kan juga harus saling menegur dan mengingatkan," ujar Prabowo.

Lepas dari posisi politik Gerindra dan PDI-P yang berseberangan, Prabowo mengatakan, dirinya memang dekat dan bersahabat dengan keluarga Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya apakah upaya menjalin hubungan persahabatan ini akan berlanjut sampai hubungan koalisi di Pemilu 2019, Prabowo mengatakan,

"Persahabatan ya persahabatan. Kalau nanti kita umpamanya menempuh jalan politik yang lain kan tidak masalah, kita tetap sahabat."

Kompas/Wisnu Widiantoro

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri untuk berkuda bersama disela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia.

Gagasan koalisi antara PDI-P dengan Gerindra sebenarnya sempat berembus pada Maret 2018 lalu. Saat itu, beberapa elite dari koalisi Jokowi bahkan sempat membenarkan danya opsi menggabungkan dua figur politik yang pada Pemilu Presiden 2014 lalu saling berhadapan. Namun, wacana itu lambat-laun menghilang.

Selain bertemu Puan, Prabowo juga akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini. Terkait hal itu, Ia mengatakan, dalam pemilu di negara yang majemuk seperti Indonesia dibutuhkan koalisi politik yang besar untuk menampung berbagai perbedaan. Apalagi, proses penjajakan koalisi untuk 2019 saat ini menurutnya belum selesai.

"Suatu koalisi besar lebih baik dari koalisi kecil karena kita ini majemuk, banyak perbedaan. Kalau semua merasa terwakili, kok rasanya akan lebih stabil. Makanya filosofi saya lebih dahulu adalah cari kawan sebanyak-banyaknya, upayakan untuk tidak ada musuh," kata Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai positif jika partainya bisa berkoalisi dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional untuk mengusung pasangan capres/cawapres di 2019. Namun, ujarnya, untuk bisa berkoalisi, banyak hal yang masih harus dibicarakan bersama.

“Kita lihat besok (hari ini) dari pertemuan antara Pak SBY dan Pak Prabowo. Saya pikir pertemuan tersebut akan berlangsung positif,” tambahnya.

Bagi Demokrat, untuk bisa berkoalisi, harus ada kepastian bahwa program yang akan dilakukan oleh pasangan capres/cawapres jika terpilih nantinya adalah untuk menyejahterakan rakyat. "Kalau yang sekarang (pemerintahan Jokowi-JK) kan gak pernah naik dari angka lima persen (pertumbuhan ekonomi). Kita ingin ke depan pertumbuhan ekonomi betul-betul bagus,” katanya.

Menurutnya, hal itu lebih esensial daripada pembahasan soal bagi-bagi kekuasaan. Meski demikian, dia mengatakan Demokrat akan tetap mengupayakan putera SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi cawapres dari poros koalisi yang akan diusung Demokrat. Kemungkinan ini menurutnya, lebih besar jika Demokrat berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan PAN. “Kemungkinan besar (AHY diterima jadi cawapres). Sama sekali tidak ada resistensi (dari Gerindra, PKS atau PAN),” ujarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah pertemuan di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini perpolitikan bangsa. (Ilustrasi)

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan melihat jika dalam pertemuan SBY dan Prabowo, Demokrat dan Gerindra memastikan berkoalisi, koalisi tersebut menjadi opsi yang layak dipertimbangkan partainya untuk bergabung.

Selanjutnya, PAN akan melihat pasangan capres/cawapres yang direncanakan akan diusung. Menurutnya, ada sebagian suara yang cukup kuat di internal PAN yang berharap Gerindra mempertimbangkan figur capres lain di luar Prabowo. “Saya pikir, sekarang ini ada semacam kenyataan figur yang lebih muda itu lebih atraktif di mata pemilih,” tambahnya.

Namun jika Gerindra tetap menginginkan Prabowo, menurutnya, PAN akan melihat terlebih dulu figur cawapres dari Prabowo sebelum memutuskan bergabung. Oleh karenanya, opsi bergabung dengan Jokowi masih dibuka oleh PAN.

Politisi PKS Refrizal pun menyambut baik rencana pertemuan SBY dan Prabowo. Terlebih jika dari pertemuan Demokrat memutuskan bergabung. Namun menurutnya, akan lebih baik jika AHY tidak dipaksakan menjadi cawapres. "AHY belum waktunya menjadi cawapres. Di Pilkada DKI Jakarta, dia kalah. Lebih baik dia dimatangkan dulu,” tambahnya.

Koalisi Jokowi

Sementara dari kubu partai pendukung Jokowi, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan masih membuka diri jika ada partai yang mau bergabung. Ini sekalipun Jokowi sudah mendapatkan dukungan dari enam partai yang memenuhi syarat mengajukan pasangan capres/cawapres di 2019.

Hanya saja sebelum memutuskan bergabung, dia juga berharap empat partai lain yang belum memutuskan, untuk memikirkan pentingnya kontestasi dalam demokrasi, khususnya pemilu.

“Makanya kami berharap, poros lain bisa terbentuk,” katanya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamin Iskandar menaiki perahu naga bersama atlet dayung di Danau Jakabaring Palembang. Sabtu (14/7/2018). Di saat bersamaan PKB mendeklarasikan dukungannya pada Joko Widodo untuk maju dalam pencalonan Presiden 2019.

Di antara partai-partai pendukung Jokowi, komunikasi pun terus dibangun untuk memperkuat soliditas. Ini diantaranya terlihat dari pertemuan Megawati Sukarnoputri dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Senin (16/7/2018). Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan dalam pertemuan, kedua ketua umum meyakini pentingnya PDI-P dan Golkar tetap bersatu mengusung Jokowi.

Berkaitan siapa yang akan ditetapkan sebagai cawapres dari Jokowi, menurut Hasto yang ikut dalam pertemuan, Megawati dan Airlangga sepakat akan membahasnya bersama dengan Jokowi.

"PDI-P sangat memahami jika Golkar mencalonkan Airlangga menjadi cawapres Jokowi sebab hal itu merupakan cita-cita dari setiap partai untuk mendorong kadernya. Namun tentunya hal itu akan didialogkan bersama,” katanya.