Raja Malaysia Serukan Persatuan

AFP PHOTO / MOHD RASFAN

Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong XV, Sultan Muhammad V (kanan) bersiap untuk menyampaikan pidatonya dalam upacara pembukaan masa sidang parlemen di Kuala Lumpur, Selasa (17/7/2018).

KUALA LUMPUR - Selasa Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong XV Sultan Muhammad V mengajak seluruh warga negara itu meredakan ketegangan rasial. Ia meminta persatuan dan kedamaian diutamakan.

Pesan itu disampaikan Sultan Muhammad V kala membuka masa sidang parlemen Malaysia, Selasa (17/7/2018), di Putra Jaya, Malaysia. Dalam pidatonya, ia mendesak setiap warga Malaysia melestarikan dan memperkuat perdamaian dan persatuan.

Ketegangan rasial dan primordial meningkat di Malaysia setelah pemilu, 9 Mei 2018. Kekalahan Barisan Nasional (BN) yang dimotori UMNO dipandang sejumlah pihak sebagai akhir dominasi Melayu atas Malaysia.

AFP PHOTO / MOHD RASFAN

Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong XV, Sultan Muhammad V (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad (kiri) menjelang pembukaan masa sidang parlemen, Selasa (17/7/2018) di Kuala Lumpur, Malaysia.

BN yang kini menjadi oposisi menuding pemerintahan Mahatir Mohammad melemahkan hak istimewa etnis Melayu. Sejak Malaysia merdeka, etnis Melayu mendapat sejumlah keistimewaan yang dijamin pemerintah.

Para pendukung BN khawatir antara lain soal kemungkinan pemerintah mengakui ujian di sekolah berbahasa mandarin. Pengakuan itu akan mengganggu status bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Para pendukung BN juga menuding pemerintah memangkas bantuan keuangan untuk perbaikan masjid.

Anggota majelis agung UMNO, Lokman Adam, mengatakan, hubungan rasial di Malaysia sedang menegang. ”Orang Melayu sedang gelisah. Kami merasa Islam sedang diperlakukan tidak adil (oleh pemerintahan baru),” ujarnya di sela unjuk rasa dekat gedung parlemen.

”Kami merasa pemerintahan baru tidak bisa melindungi hak Melayu, Islam, bahasa Melayu, dan para sultan Melayu,” kata dia.

Para pengunjuk rasa meneriakkan dukungan kepada Yang Dipertuan Agong XV. Polisi mencegah mereka mendekati gedung parlemen, tempat Sultan Muhammad V berpidato dalam pembukaan masa persidangan parlemen.

Keistimewaan bagi Melayu menjadi kebijakan resmi negara Malaysia selama enam dekade. Fakta 60 persen penduduk Malaysia adalah Melayu menjadi penyebab utama kebijakan itu. Hal lain adalah, selama 60 tahun, UMNO yang dibentuk sebagai wadah politik Melayu berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957 hingga akhirnya kalah dalam pemilu pada 2018.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Pendukung Pakatan Harapan, memadati lapangan Petaling Jata, Selangor, pada Rabu (9/5/2018) malam. Mereka merayakan kemenangan kelompok oposisi itu pada pemilu Malaysia 2018. Pemilu kali ini mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya Barisan Nasional, koalisi partai penyokong pemerintah sejak Malaysia merdeka, kalah dari oposisi

Pemerintahan Pakatan Harapan memang lebih terbuka soal etnis. Koalisi itu menegaskan bahwa semua warga Malaysia punya hak setara.

Lahan orang asli

Di Serawak, penduduk asli di negara bagian itu berusaha mempertahankan tanah ulayat. Mereka sedang berusaha membuat peta terperinci dan mengumpulkan kesaksian para sesepuh untuk mempertahankan hak ulayat. Dengan peta itu, klaim mereka atas tanah ulayat dan hutan adat akan kuat.

Para penduduk asli negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan itu menilai tanah ulayat terancam peraturan baru. ”Mereka tidak mengakui hak yang kami dapatkan dari para leluhur. Dengan mempersulit kami untuk mendapat pengakuan atas lahan, pemerintah menempatkan kepentingan perusahaan perkayuan di atas kepentingan kami,” kata Mark Bujang dari Jaringan Masyarakat Adat Malaysia.

Beberapa pekan terakhir, undang-undang baru Serawak membuat masyarakat adat harus mendaftar untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas tanah ulayat dan hutan adat. Selain itu, ada pula pembatasan luas lahan yang bisa diberikan kepada masyarakat adat.

Pemerintah Serawak menyatakan, aturan baru justru memberi masyarakat adat kepastian hak milik. Sebelumnya, mereka hanya punya hak terbatas atas tanah ulayat. Peraturan baru dinyatakan sudah mempertimbangkan masukan dari banyak sesepuh adat.

(AFP/REUTERS)