Riset Harus Terpusat Di Satu Badan

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

EWS - Warga Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bergotong royong merangkai dan memasang perangkat yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) longsor di tepi jalan desa, seperti terlihat beberapa waktu lalu. EWS ini dirancang sederhana, hasil dari kreativitas warga, untuk mengantisipasi dampak bencana longsor dan tanah bergerak, yang kerap terjadi di desa tersebut.

JAKARTA, KOMPAS - Riset inovasi dan pengguna tak tersambung dengan baik. Dana riset dari pemerintah tercecer ke berbagai kementerian dan lembaga riset sehingga tak menghasilkan inovasi bagi industri. Untuk itu, riset harus dipusatkan di satu badan dan dikoordinasikan satu menteri. Badan akan mendistribusikan kebutuhan riset kementerian, lembaga, dan industri.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan hal itu pada pembukaan Kongres Teknologi Nasional 2018, Selasa (17/7/2018), di Jakarta. Acara yang diadakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu bertema ”Strategi Penerapan Kebijakan Nasional untuk mendukung Kemandirian Teknologi”.

Rencana restrukturisasi kelembagaan itu telah disampaikan Nasir kepada Presiden Joko Widodo. Kini, pemerintah menanti pengesahan Undang-Undang Sistem Nasional Iptek, lalu terbit peraturan presiden tentang pembentukan badan itu. ”Dengan ada satu badan pengelola, dana riset lebih dapat dikelola dan dipantau pemanfaatannya,” ujarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia di jurnal naik pesat dibandingkan dengan 2015. Publikasi Indonesia di tingkat internasional saat itu 5.400 karya, di bawah Thailand (9.500), Singapura (18.000), dan Malaysia (28.000). Kini, pencapaiannya melampaui Thailand.

Namun, hasil riset Indonesia hanya menghasilkan publikasi dan disimpan di perpustakaan. Untuk itu, kesiapan teknologi harus ditingkatkan dari level 1 sampai level 9. ”Kami ingin hasil riset dihilirisasi ke industri, menghasilkan inovasi yang dipakai industri,” kata Nasir.

Kami ingin hasil riset dihilirisasi ke industri, menghasilkan inovasi yang dipakai industri.

Sesuai dengan Perpres nomer 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017 – 2045, saat peringatan 100 tahun Proklamasi Indonesia pencapaian pengembangan teknologi diharapkan menyamai Korea Selatan saat ini. Untuk itu, harus fokus pada 10 bidang iptek antara lain pertanian dan pangan, kesehatan dan obat-obatan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi transportasi, teknologi material, dan teknologi kebencanaan.

Riset di Indonesia baru pada sisi suplai yaitu dari keinginan pada peneliti bukan dari sisi permintaan. Dana riset yang dikeluarkan pemerintah mencapai 24,9 triliun dari total biaya yang mencapai 30 triliun. Berarti sebagian besar atau 80 persen dana dari pemerintah. Sebaliknya di Singapura 2,8 persen produk domestik bruto, sedangkan di Indonesia saat ini hanya 0,25 persen.

Pasalnya, Indonesia masih berdasar sumber daya alam bukan berbasis ilmu pengetahuan teknologi. Negara pemenang adalah negara yang punya inovasi. Itulah yang dicapai Singapura.

Nasir berharap inovasi dapat digunakan industri. Sehingga biaya riset ada manfaat untuk industri. Riset inovasi harus berdampak. Ekonomi harus bergerak pda iptek sekarang masih ada kesenjangan. Dalam hal ini harus ada kolaborasi antara inventor, inovator dan investor.

Kompas

Sistem kendali di cockpit N219 dipamerkan pada pameran Forum Inovasi di Puspiptek Serpong 13 April 2015.Kompas/Yuni Ikawati

Pencapaian BPPT

Kepala BPPT Unggul Priyanto menjelaskan KTN bertujuan memberikan Rekomendasi Teknologi kepada pemerintah, untuk memperkuat dukungan teknologi dalam pengembangan industri nasional, dan peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa. Hal ini sesuai dengan Program Nawacita yang dicanangkan Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II 2020 -2024.

KTN 2018 difokuskan pada tiga bidang yaitu Teknologi Industri Pertahanan, Teknologi Kebencanaan dan Teknologi Material. Hal ini sesuai dengan permasalahan nasional yang dihadapi pemerintah saat ini.

Pada hari pertama akan dibahas bidang teknologi kebencanaan yaitu inovasi teknologi mitigasi bencana untuk menyelamatan investasi pembangunan berkelanjutan. Topiknya meliputi  kebijakan nasional teknologi pengurangan risiko bencana dalam kerangka global, sistem peringatan dini dan teknologi mitigasi bencana, dan teknologi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, serta manajemen data dan Informasi dalam mitigasi bencana.

Dalam KTN-2018 Bidang Kebencanaan ini akan diluncurkan buku Outlook Teknologi Kebencanaan dan Rekomendasi KTN Bidang Kebencanaan, tambah Unggul. Dalam bidang teknologi kebencanaan BPPT telah mengembangkan teknologi sistem peringatan dini longsor. Sistem ini akan memberi sinyal peringatan dini kepada masyarakat daerah rawan longsor.

"Kondisi bencana ini juga akan dipantau di pusat kendali di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga upaya kesiapsiagaan dapat diterapkan," urai Unggul.

Selain itu BPPT mengembangkan sistem pemantauan kekuatan gedung bertingkat pada bencana gempa bumi. Saat gempa bumi sistem ini akan memberikan informasi kepada semua pihak terkait terutama pengelola gedung mengenai kemiringan permanen gedung, perubahan frekuensi alami, serta kondisi struktur gedung akibat tekanan gempa. BPPT juga memiliki teknologi modifikasi cuaca untuk menanggulanga kebakaran hutan dan lahan yang diterapkan sejak tahun 1998.

TMC juga untuk mencegah kebakaran melalui pembasahan lahan. TMC nantinya akan dikombinasikan dengan sistem pemantauan online permukaan air  di lahan gambut, untuk peringatan dini  kebakaran hutan.  BPPT dengan peralatan survei juga digunakan untuk membantu operasi SAR di laut dan danau oleh Basarnas di beberapa kejadian bencana.

Di bidang Hankam BPPT kembangkan pesawat tanpa awak untuk surveilans dan pemetaan pada jarak sedang dan menengah. Pesawat tanpa awak yang dinamakan Alap-alap sedang dalam tahap pengujian dan sertifikasi di Kementrian Pertahanan.

Pesawat ini mampu terbang pada ketinggian 12.000 kaki dengan jarak terbang radius 100 km dan ketahanan terbang selama 7 jam. Dengan kamera pesawat ini dapat melakukan pemetaan 1700 hektar perjam. Pesawat nir awak ini antara lain diterapkan untuk memetakan jalur kereta Cirebon- Brebes sepanjang 61 km.  Adapun video yang terpasang menampilkan gambar secara seketika, pengujiannya dilakukan di Gunung Halimun pada ketinggian 7.000 kaki.

Kepala Pusat Pelayanan Iptek BPPT, Yenny Bachtiar menambahkan, saat ini Badan Layanan Umum yang dibentuk di BPPT merupakan satu-satunya unit di LPNK yang dapat menghilirisasi hasil riset ke industri dan memiliki nilai komersial. Dari dana riset yang dialokasi 300 miliar pertahun perolehan dari layanan teknologi mencapai hampir Rp 120 miliar pertahun.

Saat ini BPPT memiliki 181 paten yang telah dikomersialkan masih sekitar 7 paten, sebagian besar pemasukan dari layanan teknologi atau konsultansi rancang bangun dan rekayasa.