Geladak Tambahan Kapal di Danau Toba Diminta Dibongkar

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Kapal kayu dengan muatan penuh melintas di Dermaga Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, 21 Juni 2016. Kapal kayu menjadi alat transportasi andalan warga di sekitar Danau Toba untuk melakukan perjalanan ataupun mengirim barang kebutuhan sehari-hari.

MEDAN, KOMPAS — Kementerian Perhubungan memeriksa kelaikan 170 kapal dari sekitar 400 kapal di Danau Toba. Temuan terbanyak adalah penambahan geladak kapal sehingga diminta dibongkar. Selain itu,  minimnya alat keselamatan.

”Pemeriksaan kelaikan kapal ini untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran di Danau Toba. Ini akan dilakukan berkala,” kata Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara M Zein Siregar di Medan, Rabu (18/7/2018). Pemeriksaan itu dilakukan lembaga ad hoc (sementara) Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Sumatera Utara, dan dinas perhubungan kabupaten.

Empat kapal berkapasitas 250 orang, 40 mobil, dan 40 sepeda motor sedang dikerjakan di Danau Toba.

Pembenahan pelayaran di Danau Toba dalam rangka evaluasi tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun saat berlayar dari Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Senin (18/6/2018).

Dalam tragedi itu, 164 penumpang hilang, 21 orang selamat, dan tiga orang tewas. Kapal diduga tenggelam di antaranya karena kelebihan muatan yang ditandai penambahan geladak kapal.

Evaluasi pemerintah, kata Zein, pelayaran di Danau Toba harus dibenahi total. Semua kapal harus diperiksa kelaikannya secara berkala.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Tim SAR gabungan melakukan penyelaman hingga kedalaman 30 meter di sekitar lokasi tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa (19/6/2018). Laporan korban hilang dari keluarga terus bertambah hingga lebih dari 200 orang.

Temuan petugas, hampir seluruh kapal kayu tradisional di Danau Toba sebenarnya hanya diberi izin membuat satu geladak. Namun, para pemilik menambah dua atau tiga geladak.

Selain itu, perlu ada otoritas pelabuhan atau syahbandar yang sehari-hari mengawasi dan mengeluarkan surat izin berlayar sebelum kapal berangkat. Selama ini, hal itu belum dilakukan di Pelabuhan Danau Toba.

Menurut Zein, kendala  pengawasan pelayaran Danau Toba adalah banyaknya pelabuhan dan minimnya jumlah petugas. Hasil inventarisasi, setidaknya ada 41 pelabuhan di perairan Toba.

Nantinya, hanya beberapa pelabuhan yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan resmi. Pemerintah masih mengkaji mana pelabuhan yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan resmi. ”Pelabuhan di luar pelabuhan resmi harus ditutup,” katanya.

Demi meningkatkan pengawasan, Kementerian Perhubungan juga membentuk lembaga baru tingkat direktorat, yakni Direktorat Penyeberangan Sungai dan Danau. Sebelumnya, level lembaga itu subdirektorat.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Kapal motor beraktivitas di sekitar Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (22/6/2018). Kapal motor hingga kini menjadi angkutan penyeberangan masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Toba.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan, empat kapal berkapasitas 250 orang, 40 mobil, dan 40 sepeda motor sedang dikerjakan di Danau Toba. Kapal berukuran besar itu punya standar keselamatan lebih baik. ”Satu kapal diperkirakan beroperasi November 2018. Tiga kapal lagi ditargetkan tahun depan,” katanya.

Kapal pertama akan melayani angkutan dari Pelabuhan Ajibata di Simalungun ke Pelabuhan Ambarita di Samosir. Ia berharap, peningkatan standar keselamatan yang dilakukan pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan publik pada pariwisata Danau Toba.