KPK-ABCJ Berkomitmen Berantas Suap

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Peresmian Klinik e-LHKPN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (dua dari kanan) mempersilahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah duduk) untuk mencoba fasilitas laporan keuangan disaksikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri duduk) usai meresmikan Klinik Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Program kerjasama DPR dan KPK membentuk Klinik e-LHKPN untuk mempermudah anggota DPR mengisi dan memperbaharui LHKPN. Pengisian e-LHKPN menggunakan sistem online.Kompas/Alif Ichwan (AIC)12-02-2018

JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Anti-Bribery Committee Japan (ABCJ) untuk mencegah terjadinya suap kepada penyelenggara negara di Indonesia dari investor asal Jepang. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya KPK mencegah korupsi di sektor swasta.

ABCJ merupakan lembaga independen dibentuk oleh para pengacara dan peneliti hukum untuk mencegah suap di negara tujuan investasi Jepang. Ketua ABCJ Kengo Nishigaki mengatakan, investor Jepang sering dimintai suap di sejumlah negara, misalnya China, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Menurut dia, para pengusaha Jepang tidak terbiasa memberi suap. Karena itu, ABCJ berusaha memfasilitasi keluhan para investor melalui kerja sama komunikasi dengan KPK untuk mencegah pemberian suap.

”Perusahaan Jepang tidak terbiasa memberi suap. Akibatnya, ada risiko mereka tidak bisa menolak (saat diminta suap) di luar negeri. Karena itu, kami berkomunikasi dengan KPK dan meminta dukungan,” kata Kengo, Rabu (18/7/2018), di Gedung Merah Putih KPK.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, penting bagi KPK untuk berkomunikasi dengan ABCJ guna menghindari suap kepada penyelenggara negara. Sebab, nilai investasi dari Jepang mencapai Rp 17 triliun dengan sekitar 1.500 entitas bisnis.

”Penting bagi KPK untuk mendengarkan kekhawatiran para pengacara dan peneliti ABCJ untuk menghindari pemberian suap. Ditambah lagi, KPK sedang fokus pada pencegahan korupsi di sektor swasta serta penindakan korporasi,” kata Laode.

Oleh karena itu, ABCJ dan KPK sepakat untuk berkomunikasi secara intensif. Mekanisme kerja sama difokuskan pada pelaporan. Pengusaha dan karyawan Jepang di Indonesia bisa melaporkan pemberian suap.

Menurut pengamatan ABCJ, permintaan suap biasa terjadi dalam pengiriman barang ekspor dari Jepang, seperti izin pabean (customs clearance) dan bea cukai. Perusahaan Jepang juga dimintai suap untuk memuluskan pemenangan tender. Adapun nilai suap yang diminta bisa mencapai ratusan juta yen.