Mata Kuliah Dasar Umum Mendesak Dibenahi

DEONISIA ARLINTA

Anggota Dewan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sudhamek AWS (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Daraz saat memberikan materi dalam Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan dari Maarif Institute di Bogor, Minggu (22/7/2018).

Mata kuliah dasar umum menjadi dasar dan benteng untuk menjaga nilai Pancasila. Namun,  sejumlah perguruan tinggi tidak serius mengelolanya.

BOGOR, KOMPAS – Tujuan mata kuliah dasar umum untuk  membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan di tengah masyarakat, bangsa, dan agama dinilai gagal. Pembenahan metode dan pendekatan pengajaran mendesak untuk dilakukan, terutama terkait ilmu sosial dan pemikiran kritis-filosofis.

Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dinilai  tidak serius  mengelola mata kuliah dasar umum (MKDU) bagi mahasiswa. Padahal, MKDU ini menjadi dasar dan benteng untuk menjaga nilai dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Umumnya, MKDU yang diajarkan di perguruan tinggi terdiri dari mata kuliah Pancasila, agama, kewirausahaan, pendidikan sejarah kebangsaan, ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar.

“MKDU kita ini bisa disebut gagal. Tujuannya tidak tercapai. Padahal, penguatan karakter lewat MKDU bertujuan untuk menanamkan arti kebangsaan, keberagamaan, keagamaan, dan pandangan hidup bangsa. Semua aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada di dalamnya,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Amin Abdullah  di sela-sela kegiatan Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif di Bogor, Minggu (22/7/2018).

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Amin Abdullah

Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif yang diselenggarakan oleh Maarif Institute ini diikuti oleh 15 peserta. Mereka merupakan mahasiswa tingkat pasca sarjana  dan doktoral di seluruh Indonesia yang diseleksi melalui penulisan esai ilmiah.

Acara ini  berlangsung mulai Minggu hingga  Rabu (1/8/2018). Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Mahfud MD, Sudhamek AWS, Siti Musdah Mulia, Haedar Nashir, Komaruddin Hidayat, Ruhaini Dzuhayatin, Ahmad Najib Burhani, Yudi Latif, dan Zainal Arifin Mochtar.

Amin mengatakan, pendidikan di Indonesia  masih bersifat dogmatik atau mengharuskan diterima sebagai kebenaran, termasuk pendidikan terkait keagamaan. Sebaiknya, pendidikan itu harus bersifat komparatif dan mengedepankan pemikiran kritis-filosofis. Selain itu, metodologi dan pendekatan yang diterapkan juga masih kurang. “Itu sebabnya, masyarakat masih banyak yang terlalu egois dan subyektif, terutama pada agamanya,” tuturnya.

Pendidikan di Indonesia  masih bersifat dogmatik atau mengharuskan diterima sebagai kebenaran, termasuk pendidikan terkait keagamaan. Sebaiknya, pendidikan itu harus bersifat komparatif dan mengedepankan pemikiran kritis-filosofis.

Literasi keagamaan

Menurut Amin, ada tiga hal yang perlu dicermati, yaitu pentingnya literasi keagamaan, kesamaan di depan hukum, dan keterbatasan “bahasa” agama. Literasi keagamaan yang dimaksud adalah mengajarkan agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk, baik di sekolah, lingkungan tempat tinggal, perguruan tinggi, dan pengajian.

Semua individu harus berteguh pada iman masing-masing, namun berani menguji implikasi dan konsekuensi keyakinannya secara sosial dan budaya secara bertanggung jawab. Pengajaran agama juga jangan menghakimi, tetapi mengajarkan secara akademik, seperti asal usul agama, perkembangan agama, dan kelemahan-kelemahan manusia itu sendiri.

“Pada intinya, Pancasila sebagai dasar negara itulah yang ditekankan. Pancasila bukan hanya warisan nasional tetapi warisan dunia yang harus dirawat dan ditumbuhkembangkan,” katanya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para siswa menunjukkan buku berjudul "Cahaya Bineka, Taman Bangsa: Nilai Pancasila dalam Laku Pendidikan" dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Deklarasi Praktik Pendidikan Pancasila di Sekolah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5). Kegiatan tersebut dimotori oleh MPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kaukus Pancasila DPR, dan Yayasan Cahaya Guru.

Literasi keagamaan

Menurut Amin, ada tiga hal yang perlu dicermati, yaitu pentingnya literasi keagamaan, kesamaan di depan hukum, dan keterbatasan “bahasa” agama. Literasi keagamaan yang dimaksud adalah mengajarkan agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk, baik di sekolah, lingkungan tempat tinggal, perguruan tinggi, dan pengajian.

Semua individu harus berteguh pada iman masing-masing, namun berani menguji implikasi dan konsekuensi keyakinannya secara sosial dan budaya secara bertanggung jawab. Pengajaran agama juga jangan menghakimi, tetapi mengajarkan secara akademik, seperti asal usul agama, perkembangan agama, dan kelemahan-kelemahan manusia itu sendiri.

“Pada intinya, Pancasila sebagai dasar negara itulah yang ditekankan. Pancasila bukan hanya warisan nasional tetapi warisan dunia yang harus dirawat dan ditumbuhkembangkan,” katanya.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Sudhamek AWS

Anggota Dewan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sudhamek AWS, mengatakan, pembentukan BPIP diharapkan bisa memperkuat prinsip dasar negara di masyarakat. Metodologi menjadi hal utama yang akan dibenahi.

“Pancasila seyogyanya tidak diajarkan dalam satu objek semata, tetapi harus diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Tujuannya, nilai Pancasila bisa jadi manifestasi bagi perilaku masyarakat. Kalau tidak jadi perilaku, dasar ini hanya “berterbangan”,” katanya.