BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan para wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018). Dalam pertemuan yang digelar sebanyak tiga sesi itu, Kepala Negara mendengarkan keluhan serta masukan dari para wali kota.
Sesi pertama silaturahmi digelar sekitar pukul 09.00, sesi kedua pukul 13.00, dan sesi ketiga dijadwalkan dilaksanakan pukul 15.00. Silaturahmi diikuti 93 wali kota yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu, para wali kota menyampaikan permasalahan perkotaan yang dihadapi daerah masing-masing. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan masukan serta usulan kepada pemerintah pusat.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany yang mendampingi para wali kota mengatakan, salah satu usulan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi adalah pengalokasian dana kelurahan. Para wali kota meminta pemerintah pusat tidak hanya mengalokasikan dana desa, tetapi juga dana khusus untuk kelurahan karena persoalan di perkotaan juga relatif kompleks.
”Selama ini sudah ada dana desa, dana kelurahan tidak ada. Kami meminta kepada Bapak Presiden supaya bantuan keuangan tidak hanya untuk desa, tetapi juga untuk kelurahan,” kata Airin.
Selain itu, para wali kota juga mengeluhkan permasalahan perkotaan, seperti sarana jalan dan sarana air bersih. Selama ini, para wali kota selalu disalahkan jika di kotanya ditemukan jalan rusak. Padahal, jalan yang rusak itu berstatus jalan nasional atau jalan provinsi. Para wali kota kesulitan untuk memperbaikinya karena tidak memiliki kewenangan untuk perawatan, apalagi pembangunan.
Karena itulah, menurut Wali Kota Manado yang juga Ketua Dewan Pengawas Apeksi Vicky Lumentut, mereka meminta pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemeliharaan dan perbaikan jalan kepada pemerintah kota.
”Untuk pemeliharaan, kami minta diserahkan ke kota agar kami bisa lebih cepat menangani. Bisa tambal-tambal dulu,” ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan, silaturahmi dengan wali kota sengaja digelar karena ingin mengetahui persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa membantu penyelesaian persoalan secara cepat.