Cawapres Jokowi Diumumkan Menjelang Akhir Pendaftaran
Oleh
PRADIPTA PANDU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Joko Widodo dan enam ketua umum partai di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/7/2018) malam, menyepakati dua hal, yakni nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dan terkait bangunan partai koalisi. Nama cawapres tersebut akan diumumkan langsung oleh Jokowi menjelang akhir pendaftaran Pemilihan Presiden 2019 pada 9 atau 10 Agustus.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018), menyatakan, pertemuan antara Jokowi dan para pemimpin partai pada Senin malam itu menyepakati satu nama cawapres yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.
”Terkait soal cawapres memang sudah dikerucutkan satu nama. Namun, kesepakatannya adalah Pak Jokowi sendiri nanti yang akan mengumumkan siapa nama tersebut menjelang penutupan pendaftaran pilpres, yaitu tanggal 9 atau 10 Agustus,” ujar Arsul.
Menurut Arsul, cawapres tersebut merupakan satu dari 10 nama yang selama ini telah dikantongi Jokowi. Latar belakang cawapres juga beragam, mulai dari politisi, ulama, pengusaha, teknokrat, hingga mantan militer.
Adapun ke-10 nama tersebut adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua MUI Ma’ruf Amin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, serta pengusaha Chairul Tanjung.
Soal cawapres memang sudah dikerucutkan satu nama. Namun, kesepakatannya adalah Pak Jokowi sendiri nanti yang akan mengumumkan siapa nama tersebut menjelang penutupan pendaftaran pilpres, yaitu tanggal 9 atau 10 Agustus.
Menurut Arsul, seluruh pimpinan partai telah sepakat dengan satu nama tersebut dan tidak membicarakan lebih lanjut alasan Jokowi mengambil nama tersebut. Hal ini karena kelebihan dan kekurangan nama-nama cawapres pendamping Jokowi telah berkali-kali dibicarakan dalam pertemuan bilateral di setiap partai koalisi.
”Dari pertemuan semalam, semua partai koalisi sudah ikhlas, cair, dan tidak ngeyel dengan keputusan tersebut. Tetapi, misalnya masih ada salah satu ketua umum yang ingin menjadi cawapres, tetap kita hormati. Hal itu karena ketua umum partai mungkin ingin membuat efek ekor jas untuk partainya,” tutur Arsul.
Keputusan Jokowi yang akan mengumumkan langsung nama cawapresnya juga disampaikan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Menurut dia, pimpinan partai telah menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya kapan waktu yang tepat untuk Jokowi mengumumkan nama cawapresnya.
”Tidak ada yang merasa terbebani dan semua berjalan dengan cair. Respons Pak Jokowi juga puas dan gesturnya mengindikasikan bahwa Pak Jokowi menerima nama cawapres tersebut,” kata Oesman.
Oesman menambahkan, ke depan, koalisi akan mengadakan pertemuan lanjutan. Namun, dia tidak menjelaskan hal apa saja yang dibahas dalam pertemuan lanjutan tersebut dan waktu serta tempat pertemuan diadakan.
”Pertemuan bisa setiap hari atau bisa juga tiba-tiba dipanggil seperti kemarin. Ini sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Bangunan koalisi partai
Sebelumnya, pada Senin malam, Jokowi telah bertemu dengan enam pemimpin parpol untuk bersantap malam dan membahas nama cawapres serta bangunan koalisi partai.
Keenam pemimpin parpol tersebut adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
Arsul menyebutkan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan terlama antara Jokowi dan para ketua umum partai dengan durasi mencapai empat jam. Pertemuan tersebut juga berjalan hangat dan cair dengan sesekali diselingi candaan.
Selain membahas nama cawapres, Arsul mengungkapkan, pertemuan tersebut juga membahas tentang bangunan koalisi partai. Keenam pemimpin partai sepakat dengan kemungkinan adanya penambahan anggota koalisi.
Meski demikian, Arsul menyebutkan, setiap parpol diharapkan menjalin komunikasi dengan partai di luar koalisi secara pasif.
”Pasif di sini artinya enam ketua umum partai tidak akan lagi menawarkan partai lain untuk bergabung ke dalam koalisi yang akan mengusung Pak Jokowi. Saya kira juga tidak akan ada inisiatif, baik dari Pak Jokowi maupun ketua umum partai koalisi, untuk berkunjung ke pimpinan partai lain,” kata Arsul.
Ia menjelaskan, sikap ini diambil karena para ketua umum partai mempunyai tanggung jawab sosial dan moral kenegaraan untuk memastikan agar pilpres tidak menghadirkan calon tunggal.