Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung di Pemilu 2019. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan Persaudaraan Alumni 212.
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengumpulkan semua ketua umum partai politik pendukungnya untuk mematangkan komunikasi terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) malam. Menjelang tenggat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Agustus mendatang, partai politik pendukung Jokowi ingin segera memfinalkan bangunan koalisi.
Keenam pemimpin parpol itu adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri kegiatan silaturahim dan bertukar pikiran yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Alumni (PA) 212 di Hotel Sultan, Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, serta Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Sementara itu, pada Selasa (24/7) ini, Prabowo akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono setelah pertemuan sebelumnya pada pekan lalu dibatalkan karena Yudhoyono jatuh sakit. Demokrat adalah salah satu partai politik yang saat ini belum menentukan arah koalisinya dalam Pemilu 2019.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan, rencana memfinalkan bangunan koalisi menjadi salah satu topik yang akan dikomunikasikan oleh ketua umum parpol dalam pertemuan dengan Jokowi. Pasalnya, setelah PKB bergabung ke koalisi Jokowi, pekan lalu, tinggal Partai Demokrat yang masih gamang menentukan arah koalisi.
”Bagi koalisi pendukung Pak Jokowi, proses harus terus berjalan. Kami tidak bisa terus menunggu Demokrat, baru mengambil keputusan,” kata Johnny.
Ia mengatakan, jika Demokrat akhirnya memutuskan untuk bergabung, itu harus disesuaikan dengan perkembangan diskusi politik di internal koalisi yang sudah berlangsung sejak sekarang. Kendati demikian, lanjutnya, koalisi partai pendukung Jokowi tetap membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung.
Hal serupa disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. ”Posisi koalisi saat ini apakah akan aktif mengajak partai lain bergabung atau pasif. Kalau pasif, artinya kalau partai lain mau masuk, monggo. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Jadi, bukan menolak dan menutup pintu, ya. Tetapi, antara aktif atau pasif mengajak,” ujar Arsul.
Pertemuan di Istana Bogor, kemarin malam, menjadi pertemuan pertama saat semua ketua umum partai pendukung duduk satu meja dengan Jokowi untuk membicarakan Pilpres 2019. Sebelumnya, pertemuan biasanya berlangsung antara Jokowi dan setiap ketua umum partai atau sejumlah ketua umum partai.
Arsul mengatakan, selama dua pekan terakhir tidak ada perwakilan partai koalisi pendukung Jokowi yang intensif melobi partai lain di luar koalisi untuk bergabung. ”Jadi, sikap kami sekarang benar-benar menunggu inisiatif dari partai lain yang mau bergabung,” katanya.
Secara terpisah, Eddy mengatakan, substansi pembahasan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang tidak dapat hadir dalam pertemuan silaturahim tersebut, sebelum PAN mengambil keputusan apa pun mengenai bangunan koalisi pada 2019. ”Bangunan koalisi bagaimana ke depan dikembalikan ke keputusan parpol masing-masing,” katanya.
Komunikasi intens
Meskipun belum menentukan arah koalisi, komunikasi politik antara Demokrat dan Gerindra, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, semakin intens. Selasa ini, misalnya, Yudhoyono akan bertemu dengan Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya belum menentukan arah koalisi dan masih menampung aspirasi dari pengurus di daerah. Tiap dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Demokrat diminta untuk mengadakan rapat koordinasi daerah (Rakorda) untuk memberi masukan.
Hasilnya, suara pengurus daerah saat ini masih beragam. DPD Partai Demokrat Jawa Timur, misalnya, menyatakan dukungan kepada Jokowi. Sementara DPD Partai Demokrat DKI Jakarta memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN dengan catatan Agus Harimurti Yudhoyono dijadikan cawapres.