JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 10 perusahaan dalam dan luar negeri mengincar untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Mereka sudah menyatakan minatnya kepada Kementerian Perhubungan, dan akan mengikuti lelang operator yang akan diselenggarakan September mendatang.
"Ada 10 perusahaan yang menyatakan berminat. Mereka akan tergabung dalam empat konsorsium. Pemerintah memang akan memberikan kesempatan kepada BUMN. Namun tidak menutup kemungkinan swasta nasional maupun asing untuk melakukan kerja sama," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan Pelabuhan Patimban di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Operator yang menyatakan minatnya antara lain Pelindo II dan Astra. Mereka sudah mendaftar dan sedang menyelesaikan proposal lelang. "Ada juga swasta Jepang yang berminat untuk menjadi operator. Pemerintah tidak menutup kesempatan dan membuka lebar siapa saja yang mau ikut serta dalam proses lelang ini," kata Budi Karya.
Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo mengatakan, term of reference (TOR) lelang operator Pelabuhan Patimban sudah siap, dan akan segera disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah menyatakan minat menjadi operator.
"Operatornya nanti juga akan berbentuk konsorsium. Kerja sama antara Indonesia dan Jepang dengan pembagian porsi Indonesia 51 persen dan Jepang 49 persen," jelas Agus.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Akses jalan Pelabuhan Patimban menuju Jalan Nasional sepanjang 8 kilometer.
Untuk lelang pembangunan, pemenang adalah konsorsium lima perusahaan yakni Penta Ocean, Toa, dan Rinkai dari Jepang, serta PT PP (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dari Indonesia. Kontrak pengerjaan konstruksi terminal fase 1 senilai Rp 6 triliun pada 27 Juli 2018. Adapun pengerjaannya ditargetkan mulai terlaksana pada awal Agustus 2018.
"Pemerintah berharap fase 1 ini bisa diselesaikan dengan cepat sehingga awal tahun depan atau Maret tahun depan sudah bisa digunakan untuk terminal kendaraan dan roro," kata Budi Karya.
Lokasi Patimban sangat strategis karena terletak di tengah kawasan industri di Jawa Barat hingga Jawa Tengah bagian barat. Pelabuhan Patimban pun dapat mendukung peran Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sehingga volume lalu lintas barang bisa dibagi.
"Dengan adanya Pelabuhan Patimban diharapkan tidak ada kemacetan lagi di Jakarta. Barang-barang yang biasa ke Tanjung Priok melalui Jakarta bisa dialihkan sebagian ke Patimban. Ini juga membuat kemudahan-kemudahan baru bagi konektivitas logistik dari dalam dan luar negeri," ujar Budi Karya.
Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan melalui pendanaan dari official development assistance (ODA loan) Pemerintah Jepang, di mana terdapat 10 paket pekerjaan yang terbagi menjadi dua fase. Loan agreement yang dilaksanakan pada tahun lalu itu baru mencakup dua fase.
Agus Purnomo menerangkan, pada pekerjaan fase 1, Kemenhub mendapat tugas mengerjakan tiga paket konstruksi, satu paket konsultan supervisi, dan satu paket konsultan pemilihan operator. Sedangkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas mengerjakan satu paket konstruksi dan 1 paket supervisi.
Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Mari Takada menyampaikan, kontrak yang ditandatangani baru satu paket dari total 10 paket. Karena itu, pihaknya berharap paket-paket lainnya segera bisa dikerjakan.
"Patimban merupakan kerja sama bilateral yang dibangun antara pemerintah Indonesia dan Jepang selama ini. Jepang mendukung penuh proyek pembangunan pelabuhan Patimban ini dengan mempertimbangkan prospek investasi ke depan yang akan berdampak baik bagi ekonomi Jepang juga," kata Mari.
