Komite Parlemen Inggris Desak Pemerintah Awasi Medsos
Oleh
Benny Dwi Koestanto
·3 menit baca
LONDON, MINGGU — Komite Parlemen Inggris mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan media sosial seperti Facebook dan kampanye pemilu untuk melindungi demokrasi di era digital. Penyalahgunaan data dan gangguan oleh Rusia dinilai rentan melalui medsos.
Laporan sementara komite media Parlemen yang dirilis Minggu (29/7/2018) mengatakan, demokrasi menghadapi krisis karena kombinasi analisis data dan medsos memungkinkan kampanye untuk menyasar pemilih dengan pesan kebencian tanpa persetujuan mereka.
Menurut komite itu, raksasa teknologi seperti Facebook, yang beroperasi di lingkungan yang sangat tidak diatur, terlibat karena mereka tidak melakukan usaha memadai untuk melindungi informasi pribadi dan menghapus konten berbahaya.
”Cahaya transparansi harus diizinkan untuk bersinar pada operasional perusahaan itu. Mereka harus bertanggung jawab karena konten berbahaya dan menyesatkan dibagikan di situs yang dikeloa perusahan tersebut,” kata ketua komite, Damian Collins, dalam sebuah pernyataan.
Salinan riset ini dibocorkan pada Jumat pekan lalu oleh Dominic Cummings, direktur kelompok kampanye pendukung mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Perusahaan medsos sedang diselidiki di seluruh dunia menyusul tuduhan bahwa konsultan politik Cambridge Analytica menggunakan data dari puluhan juta akun Facebook untuk kepelruan politik dan membantu kampanye pemilihan Presiden AS Donald Trump tahun 2016. Panitia juga sedang menyelidiki dampak berita palsu yang didistribusikan melalui situs medsos.
Collins menuding Facebook ikut bertanggung jawab karena mengizinkan agen-agen Rusia menggunakan platform mereka untuk menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi proses serta hasil pemilihan umum. ”Saya percaya apa yang kami temukan sejauh ini adalah puncak gunung es,” katanya, seraya menambahkan bahwa lebih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana akun palsu menyasar orang-orang selama pemilihan.
”Kecanggihan yang semakin meningkat dari kampanye ini, yang akan segera dibantu oleh perkembangan teknologi augmented reality, menjadikannya sebagai kebutuhan mendesak,” papar Collins.
Komite merekomendasikan agar Pemerintah Inggris meningkatkan kekuatan kantor Komisi Informasi untuk mengatur situs media sosial, memperbarui undang-undang pemilu untuk mencerminkan teknik kampanye modern, dan meningkatkan transparansi iklan politik di media sosial.
Perdana Menteri Theresa May telah berjanji untuk mengatasi masalah ini dalam apa yang disebut Buku Putih yang akan dirilis pada musim gugur. Dia mengisyaratkan kegelisahannya tahun lalu, menuduh Rusia ikut campur dalam pemilihan dan menanamkan berita palsu untuk menabur perpecahan di Barat.
Komite mulai bekerja pada Januari 2017, mewawancarai 61 saksi selama 20 dengar pendapat yang mengambil bentuk investigasi, yang biasanya tidak terjadi di forum seperti di Majelis Rendah Parlemen. Laporan itu mengkritik pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, karena gagal muncul di depan panel dan mengatakan bahwa pendiriannya ”tidak mau atau tidak dapat memberikan jawaban penuh atas pertanyaan komite”. Salah satu rekomendasi komite berbunyi bahwa era regulasi yang tidak terlalu mengatur media sosial harus berakhir.
Perusahaan media sosial tidak dapat lagi menghindari pengawasan dengan menggambarkan diri sebagai platform karena mereka menggunakan teknologi untuk menyaring dan membentuk informasi yang dilihat pengguna. Mereka juga bukan penerbit.
Komite merekomendasikan agar pemerintah Inggris meningkatkan kekuatan kantor Komisi Informasi untuk mengatur situs media sosial.
”Kami merekomendasikan bahwa kategori baru perusahaan teknologi segera dirumuskan, yang memperketat kewajiban perusahaan teknologi, dan yang tidak selalu menjadi ’platform’ atau ’penerbit’,” kata laporan itu. ”Kami mengantisipasi bahwa pemerintah akan mengajukan proposal ini dalam Buku Putih akhir tahun ini.”
Komite itu juga mengatakan bahwa kantor Komisi Informasi membutuhkan lebih banyak dana sehingga dapat menyewa ahli teknis untuk menjadi penjaga di dunia internet. Dana itu berasal dari pungutan di perusahaan-perusahaan teknologi, sama seperti bank membayar pemeliharaan Otoritas Perilaku Keuangan.
”Demokrasi kita terancam dan sekarang adalah waktunya untuk bertindak untuk melindungi nilai-nilai kita bersama serta integritas lembaga demokrasi kita,” demikian penegasan komite itu. (AP)