Sekjen Bahas Cawapres

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

(Dari kiri-kanan) Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di depan media usai pertemuan antara Partai Gerindra dan PKS pada Senin (30/7/2018) sore.

Masalah calon wakil presiden di Pemilu 2019, menjadi materi pembicaraan dalam pertemuan para sekretaris jenderal partai politik yang digelar dalam dua hari terakhir.

Jakarta, Kompas - Perubahan posisi masih mungkin terjadi diantara partai politik yang kini merapat di kubu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, jika pembicaraan seputar calon wakil presiden, tidak kunjung mencapai kesepakatan. Terkait itu, sekretaris jenderal empat partai yang saat ini merapat ke kubu Prabowo,   Rabu (1/8/2017) di Jakarta menggelar pertemuan untuk mengerucutkan nama cawapres pendamping Prabowo.

Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, para sekjen itu ditugaskan pimpinan masing-masing partainya, untuk membicarakan secara detail opsi-opsi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo. Hasil pembicaraan itu, selanjutnya akan dikembalikan kepada pimpinan maisng-masing partai.

Eddy Soeparno mengatakan, konstelasi perpolitikan masih mungkin berubah karena dinamika politik saat ini sangat cair. “Memang kita punya kedekatan secara emosi, tapi kalau bicara tatanan teknisnya, ada perbedaan pendapat yang perlu disesuaikan. Kalau sulit, tidak hanya PAN, saya pikir, partai lain pun berpeluang mengubah posisi politiknya,” kata Eddy.

Sejauh ini, masih ada beberapa pandangan terkait penentuan cawapres untuk Prabowo. Usai bertemu dengan Prabowo pada SEnin lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan, menyerahkan sosok cawapres sepenuhnya pada Prabowo.

Di hari yang sama, Presiden PKS Sohibul Iman mengingatkan, isi rekomendasi forum Itjima Ulama, Gerakan Nasional pengawal Fatwa (GNPF) yang merekomendasikan   Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan ustadz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Sementara PAN masih menyodorkan nama Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Eddy mengatakan, nama-nama itu disampaikan tiap sekjen dalam pertemuan untuk dikerucutkan. “Karena waktu sudah semakin dekat, sangat penting untuk membahas langsung opsi-opsi yang ada dan mencari titik temu,” ujarnya.

Namun, Ahmad Muzani mengatakan, sosok cawapres belum dibicarakan. Hal itu karena PAN baru akan mengadakan Rapat Kerja Nasional pada 5-6 Agustus, hanya 4 hari sebelum penutupan pendaftaran capres-cawapres pada 10 Agustus. .

Pertemuan sekjen, ujarnya, hanya membicarakan hal-hal teknis seperti mekanisme penentuan cawapres, target tenggat mendaftar, rumusan visi-misi, sekaligus untuk memastikan bangunan koalisi.

Juga dibahas

Masalah cawapres juga dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sekretaris jenderal dari sembilan partai politik dalam koalisi pendukungnya di Pemilu 2019, di Bogor, Selasa malam lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani,mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi kembali menyatakan, telah memiliki beberapa figur yang dinilai tepat mendampinginya di 2019. “Siapa saja figur itu tidak disebutkan. Namun beliau mengatakan, yang jelas sudah ada di kantong saya, saya tetap masih meyakinkan hati, dan mempertimbangkan semuanya,” katanya.

Salah satu yang turut menjadi pertimbangan adalah konfigurasi final dari kubu koalisi lawan atau koalisi partai di luar sembilan partai yang telah menyatakan mendukung Jokowi. Termasuk di dalamnya, capres dan cawapres yang diusungnya.

Mengenai kapan Jokowi akan mengumumkan cawapresnya, menurut Arsul, para sekjen mengusulkan kepada Jokowi agar pengumuman dilakukan pada 10 Agustus atau hari terakhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres oleh partai ke KPU.    Dia membantah jika pengumuman di hari terakhir itu bagian dari strategi menjaga soliditas koalisi Jokowi.