Suasana menenun songket bersama di salah satu kolong rumah di Desa Limbang Jaya II, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu. Menenun menjadi kegiatan di waktu senggang kaum perempuan yang turut menggerakkan ekonomi masyarakat daerah itu.
JAKARTA, KOMPAS--Ekonomi desa bernilai tambah tinggi perlu terus didorong untuk mengatasi kemiskinan dan inflasi di desa. Hal itu dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja di desa, memperkuat pasar produk-produk unggulan desa, dan menghubungkan industri besar dengan industri kecil di desa.
Langkah itu perlu dilakukan. Sebab, selama ini, masyarakat desa telah menjadi pasar, baik barang konsumsi maupun bahan pangan. Di sisi lain, produk yang dihasilkan masyarakat desa belum bernilai tambah tinggi. Selain itu, hampir semua hasil pangan dari desa -yang menjadi sumber bahan pangan masyarakat- telah dikuasai pasar.
"Kondisi itu menyebabkan penghasilan masyarakat desa tidak meningkat, namun malah tergerus kenaikan harga pangan dan barang-barang konsumsi lain," ujar peneliti Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi kepada Kompas, Kamis (2/8/2018).
Para pekerja mengumpulkan getah karet hasil sadapan dari Kebun Gunung Para PT Perkebunan Nusantara III, di Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa (27/3). Dalam beberapa tahun belakangan, industri karet dalam negeri terpuruk akibat harga karet remah dunia yang anjlok dari 4,5 dollar Amerika Serikat menjadi sekitar 1,5 dollar AS per kilogram. Di tingkat petani, harga getah karet anjlok dari Rp 18.000 menjadi Rp 5.000 per kilogram.
Menurut Sri Palupi, hal itu tidak hanya terjadi pada petani penghasil beras dan pangan lainnya. Petani-petani penghasil komoditas ekspor, seperti sawit dan karet, juga mengalaminya. Harga sawit di tingkat petani bergantung pada harga minyak sawit mentah di pasar global. Adapun harga karet mentah di tingkat petani tergantung pada harga karet mentah dunia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di perdesaan melampaui inflasi nasional, yang terutama disebabkan bahan pangan. Dari 25,95 juta penduduk miskin, sebanyak 15,81 juta orang berada di desa. Inflasi di perdesaan pada Juli 2018 sebesar 0,82 persen.
Sementara, peningkatan pendapatan petani di perdesaan sangat terbatas. Nilai tukar petani (NTP) hanya tumbuh 1,82 persen, dari 100,31 pada semester I-2017 menjadi 102,14 pada semester I-2018. Khusus nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat, pada Juli 2018 sebesar 97,01 atau di bawah batas ideal NTP yang sebesar 100.
Jika NTP di bawah 100, petani defisit. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.
Musiman
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir kepada Kompas, Kamis, mengatakan, inflasi di perdesaan yang melampaui inflasi nasional bersifat musiman. Pada 2018, inflasi di perdesaan lebih tinggi pada Januari (1,22 persen), Februari (0,43 persen), dan Juli (0,82 persen).
“Jika melihat data BPS dalam satu tahun terakhir, sebenarnya lebih sering inflasi di perdesaan lebih rendah dari inflasi nasional,” kata Iskandar.
Kendati bersifat musiman, kata Iskandar, pemerintah mengantisipasi kenaikan inflasi di perdesaan. Sebab, inflasi bahan pangan yang tinggi dapat menyebabkan jumlah penduduk miskin naik. Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menurunkan inflasi komponen bergejolak, terutama barang yang banyak dikonsumsi di perdesaan, seperti beras.
Menurut data BPS, beras berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap garis kemiskinan di kota sebesar 20,95 persen, sedangkan di desa 26,70 persen.
Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, alokasi dana desa untuk program pemberdayaan dan kemasyarakatan belum menjadi prioritas. Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi program atau pengawasannya.
Dana desa pada APBN 2018 sebesar Rp 60 triliun. Sasarannya mencakup 74.958 desa di 434 kabupaten dan kota.
Sementara, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid, mengakui, melihat data BPS, masyarakat desa rentan jatuh miskin. Dengan kerentanan masyarakat desa terkait gejolak bahan pangan itu, maka dana desa mesti diarahkan untuk membangun ketahanan pangan desa. (HEN/KRN/NAD)
