Tim 27 Dibentuk, Langkah Koalisi Jokowi Semakin Tegas

ANTARA/RUSMAN DJONY

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dan jamuan makan malam dengan ketua umum partai politik koalisi (dari kiri ke kanan) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Kurang dari sepekan batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden, langkah koalisi partai politik pengusung Presiden Joko Widodo semakin solid dan mewujud. Hal itu ditandai dengan dibentuknya tim yang beranggotakan tiga perwakilan dari sembilan partai pengusung. Tim ini manifestasi dari komunikasi intensif antara Joko Widodo dan para partai pengusungnya.

Sekretaris Jenderal  Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, tim beranggotakan 27 orang tersebut merupakan tulang punggung tim kampanye nasional Joko Widodo dan calon wakil presidennya kelak.

”Mereka bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kampanye nasional. Secara detail masih akan kami rumuskan lebih lanjut,” kata Arsul ketika dihubungi pada Minggu (5/8/2018) sore di Jakarta.

Mereka bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kampanye nasional. Secara detail masih akan kami rumuskan lebih lanjut.

Hal serupa juga disampaikan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, tiga orang setiap utusan partai pengusung memiliki tugas masing-masing.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui wartawan di sela-sela acara pembekalan bakal calon anggota legislatif di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/8/2018) siang.

”Satu bertugas di war room (ruang pusat kendali tim kampanye), satu lagi bertugas membantu penyusunan visi dan misi presiden, dan yang terakhir membahas tentang agenda strategis ke depan,” kata Hasto di sela-sela acara Pembekalan Bacaleg PDI-P di Ancol, Jakarta Utara.

Meski demikian, Hasto mengatakan, susunan ketua, sekretaris, dan bendahara tim kampanye nasional ini belum ditentukan. Penunjukan jabatan ini diserahkan kepada pasangan calon. ”Tugas kami (para sekjen) hanya mengusulkan perwakian dari setiap parpol dan juga tokoh masyarakat serta relawan untuk bergabung dalam tim kampanye tersebut,” kata Hasto.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Presiden Joko Widodo hadir pada acara Pembekalan Bakal Calon Anggota Legislatif PDI-P di Ancol, Jakarta, pada Minggu (5/8/2018) siang. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga hadir dalam acara ini.

Hasto mengatakan, pertemuan para sekjen akan dilakukan pada Senin (6/8/2018) malam. Rapat akan digelar di Rumah Cemara, Menteng. Rumah itu menjadi media center pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.

Pertemuan itu akan membahas pengisian personel tim kampanye nasional. Arsul mengatakan, rapat besar bersama anggota tim baru akan digelar setelah pendaftaran capres-cawapres.

Arsul mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan tidak hanya akan mengusulkan nama-nama kadernya untuk mengisi tim kampanye nasional tersebut. Akan tetapi, akan juga diisi juga tokoh-tokoh nonpartai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengambil sikap serupa. Hasto mengatakan, nama-nama tokoh nonpartai yang masuk usulan PDI-P dalam tim kampanye itu antara lain Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dan Arif Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

Dua kali pengumuman

Mengikuti pertemuan yang akan digelar Senin besok, Hasto mengatakan, para sekjen akan memulai pembicaraan yang mendetail pada Selasa mengenai administrasi pendaftaran pasangan calon. ”Antara Rabu dan Kamis kami akan kembali menggelar pertemuan. Untuk pendaftarannya, ya, menunggu arahan Pak Presiden,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya akan menggelar dua kali deklarasi pasangan capres-cawapres. Deklarasi pertama akan digelar di Jakarta sesaat sebelum pendaftaran pasangan calon. Adapun deklarasi kedua akan digelar di beberapa provinsi secara bersamaan.

”Pada deklarasi kedua akan melibatkan masyarakat yang akan dilaksanakan di beberapa provinsi,” kata Hasto.