JAKARTA, KOMPAS- Agar memiliki wawasan kebangsaan yang lahir dari beragam suku dan kebudayaan, pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN didorong untuk bertugas di daerah-daerah terpencil.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Minggu (5/8/2018), di Jakarta, mengatakan, semua pamong praja lulusan IPDN harus disebar ke wilayah-wilayah pelosok negeri, terutama ke daerah perbatasan atau wilayah terpencil. Kebijakan itu diambil agar semua pamong praja pernah merasakan bertugas di daerah terpencil.
”Semua harus pernah bertugas di wilayah terpencil supaya paham bahwa negara kita begitu luas. Begitulah tanggung jawabnya. Bukan karena saya orang Semarang harus kembali ke Semarang, tidak. Di mana pun dia adalah warga negara Indonesia,” kata Tjahjo, Minggu, di Jakarta.
Sebelumnya, jelang akhir Juli lalu, Presiden Joko Widodo melantik para pamong praja muda lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 di Graha Wiyata Praja, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Presiden melantik 1.456 pamong praja muda yang terdiri dari 992 laki-laki dan 464 perempuan.
Menurut Tjahjo, selesai pendidikan, para pamong praja tak langsung otomatis ditempatkan di daerah asalnya. ”Mereka akan ditempatkan di desa, kelurahan, atau kecamatan yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka akan membantu perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Penyebaran para pamong praja muda ke pelosok negeri, tambah Tjahjo, agar mereka paham Indonesia negara besar. Sekaligus ini untuk menguatkan spirit pamong praja sebagai perekat NKRI. ”Jadi, di mana ditugaskan pun harus siap,” tutur Tjahjo.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, sebagai aparatur sipil negara, pamong praja sepatutnya tak milik satu daerah, tetapi juga aset pemerintah. ”Dengan begitu, wawasan kebangsaannya akan tumbuh. Mereka tak egoistis ingin memajukan daerahnya, tetapi ingin memajukan wilayah lainnya, juga Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, ujar Robert, yang perlu diperhatikan para pamong praja sebelum terjun ke lapangan adalah pengembangan wawasan inovasi bersama masyarakat. Robert menilai, wawasan itu masih terbatas dimiliki lulusan IPDN karena terkesan lebih mengutamakan pendidikan militeristik. Padahal, sebagai lurah atau camat, pembangunan sebuah daerah tak bisa lepas dari pendekatan sosial masyarakat.
”Untuk buat gerakan publik, ASN harus punya pendekatan kemasyarakatan yang baik dan inovatif,” katanya. (BOW)