Isu SARA Jadi Ancaman

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ormas Islam Bersatu Lawan Berita Bohong - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj didampingi Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi (kiri) dan perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Al Washliyah Aris Banaji (kanan) membacakan deklarasi bersama untuk memerangi berita bohong atau hoax di Kantor LPOI, Jakarta, Jumat (9/3). LPOI yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tiongoa Indonesia, Ikatan Dai Indonesia, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Himpunan Bina Muallaf Indonesia dan Nahdlatul Wathan mengajak semua kalangan untuk memerangi hoax dan mengutuk para pelaku yang kerap mengadu domba masyarakat melalui isu SARA.Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)09-03-2018

Politisasi isu SARA menjadi hambatan terbesar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Akar masalah dari politisasi itu bukan terletak di masyarakat, namun elite politik.

JAKARTA, KOMPAS  - Politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan berpotensi jadi hambatan terbesar dalam konsolidasi demokrasi, dan penyelenggaraan Pemilu 2019. Oleh karena itu, para elite politik mesti lebih bijaksana dalam menyampaikan gagasan dan menarik simpati publik.

Hal ini terungkap dalam hasil Survei Ahli 2018 yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada periode April hingga Juli 2018. Survei yang melibatkan 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya (sosbud), dan pertahanan-keamanan (hankam) itu bertujuan untuk melihat sejumlah masalah yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu 2019.

Dari empat bidang pemetaan, politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masuk di tiga bidang, yakni politik, sosbud, dan hankam. Di bidang politik, politisasi SARA menjadi potensi hambatan terbesar, disusul potensi hambatan lain, seperti konflik horizontal antarpendukung pasangan calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggara pemilu, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Di bidang sosbud, politisasi SARA juga dianggap paling berpotensial menghambat pelaksanaan kontestasi, yakni sebesar 40 persen. Potensi hambatan lain adalah intoleransi (21 persen), radikalisme (10 persen), rasa saling curiga dalam masyarakat (7 persen), dan hoaks (7 persen).

Di bidang hankam, potensi konflik sosial dan politisasi SARA itu melebur menjadi satu sebesar 42,5 persen, menyusul kemudian aksi terorisme (16,2 persen), keberpihakan aparat (14,1 persen), dan radikalisme (6,1 persen).

"Politisasi SARA bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal. Ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, apalagi konsolidasi demokrasi," kata koordinator peneliti survei dari LIPI, Esty Ekawati usai memaparkan hasil surveinya, di, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Acara itu juga dihadiri tiga pembahas dari LIPI, yaitu Syamsuddin Haris, Syarif Hidayat, dan Firman Noor.

Syamsuddin menengarai, politisasi SARA muncul karena identitas telah dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis. Oleh sebab itu, akar permasalahan dari politisasi SARA bukan semata disebabkan oleh masyarakat, tetapi para elite politik.

Sementara itu, Firman Noor menilai, isu politisasi SARA menunjukkan fenomena yang telah melampaui ide-ide rasional. Sebab, hakikatnya, sebuah bangsa terlahir dari beragam latar belakang. Bila hal itu tidak segera dihentikan, demokrasi Indonesia bisa berujung pada diskriminasi dan semangat mayoritas yang lebih besar

Tak merendahkan

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, mengatakan, NU menolak agama dijadikan alat politik.

Aspirasi dan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi presiden, sebaiknya dilakukan dengan perkataan atau narasi yang tidak merendahkan pihak lain. “Keingian mendukung atau mengganti presiden itu hak orang, Namun, sampaikan dukungan itu dengan bermartabat, jangan adu domba, jangan menggunakan ujaran kebancian, dan lebih-lebih jangan menggunakan agama,” kata Said.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menambahkan, PBNU mensinyalir ada kecenderungan untuk menjadikan agama sebagai alat politik praktis dalam Pemilu 2019. Ia menegaskan, politik identitas dan politisasi agama harus dihindari. Ini karena politisasi agama akan memicu benturan horizontal.

Peneliti Wahid Foundation Alamsyah M Djafar mengatakan, kajian institusinya sepanjang tahun 2017 menunjukkan maraknya penggunaan agama sebagai alat politik, dan menguatnya politik identitas. Pola yang sama kemungkinan terulang di dalam Pemilu 2019.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta semua pihak tetap memprioritaskan semangat kebangsaan dalam menyikapi perbedaan pandangan politik menjelang Pemilu 2019. Sudah saatnya seluruh anak bangsa menyemarakkan pemilu secara dewasa.

“Jangan biarkan ujaran kebencian muncul dan membuat polusi bagi bangsa ini. Utamakan kebinekaan dan persatuan bangsa dalam pesta demokrasi agar Indonesia bisa jadi negara besar yang maju dan sejahtera,” ajak Zulkifli.