JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah menteri dan pemangku kepentingan mengadakan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (9/8/2018). Rapat tersebut membahas gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, rapat khusus ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait evaluasi total mengenai penanganan gempa bumi bermagnitudo 7,0 di Lombok.
”Banyak usulan yang dibahas dalam rapat ini untuk langkah ke depan,” kata Wiranto. Ia menjelaskan, saat ini masih dalam situasi tanggap darurat dan akan dilanjutkan pada pemulihan serta rekonstruksi.
Pemerintah mulai membahas permukiman, sekolah, tempat ibadah, dan bangunan lain yang rusak. ”Kami memikirkan waktu, cara, dan biaya untuk pembangunan bangunan yang rusak,” lanjut Wiranto.
Saat ini, pemerintah membuat pemetaan dan program pemulihan bagi korban. Selain itu, mereka juga mewaspadai bencana susulan. Mereka minta kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menganalisis situasi di Lombok.
Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, dan sejumlah pemangku kebijakan lain.
Perbedaan data
Wiranto menanggapi adanya perbedaan data jumlah korban. Ia mengatakan, perbedaan tersebut terjadi karena beberapa penduduk ada yang melapor dan ada yang tidak. Bahkan, ada korban yang langsung dikuburkan.
Ia menuturkan, berdasarkan laporan petugas, ada 319 orang yang meninggal. Wiranto akan berusaha memadukan data yang ada dari sejumlah pihak. Willem menambahkan, pihaknya akan menyamakan data yang ada pada dua hari ke depan.
Terkait dengan bantuan kepada korban, Wiranto menyebutkan, dua hari lalu bantuan belum merata karena semua toko tutup. ”Pada hari ketiga, berbagai bantuan telah datang dari Jakarta dan kementerian,” ujarnya.
Wiranto menuturkan, saat ini petugas memberikan bantuan secara merata. Ia juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk proses penanganan pascagempa.