TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah Banyuwangi dan Citilink terus menggodok rencana penerbangan internasional rute Kuala Lumpur-Banyuwangi pergi pulang. Rute Kuala Lumpunr dinilai paling potensial dibandingkan dengan rute internasional saat ini.
Upaya realisasi tersebut tampak dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Citilink yang digelar di Kantor Pusat Citilink di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (10/8/2018).
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Ali Ruchi mengatakan, kedatangannya ke Kantor Citilink adalah untuk meyakinkan bahwa rute Kuala Lumpur-Banyuwangi merupakan pasar potensial.
”Selain wisatawan, rute ini juga potensial karena kita bisa memanfaatkan lalu lalang TKI. Data dari Dinas Ketenagakerjaan Banyuwangi, sedikitnya ada 2.900 warga Banyuwangi yang berada di Malaysia,” ujarnya.
Ali menambahkan, pasar TKI sangat potensial pasalnya Bandara Banyuwangi tidak hanya melayani penumpang di Banyuwangi. Pasar penumpang Banyuwangi juga meliputi kabupaten sekitar, misalnya Jember, Situbondo, Bondowoso.
”Jumlah TKI dari seluruh kabupaten eks Besuki mencapai 7.000 orang. Jumlah tersebut hanya TKI yang statusnya legal. Prediksi kami jumlah TKI yang ilegal jumlahnya bisa lima kali lipat dari TKI yang legal,” ujarnya.
Direktur Niaga Citilink Andry Adrian mengatakan, pihaknya juga antusias untuk mengembangkan rute internasional Kuala Lumpur-Banyuwangi. Ia juga berharap rencana tersebut dapat terealisasi.
”Kami sudah sampaikan rencana ini kepada Dirut Citilink Juliandra Nurtjahjo. Beliau juga sudah melakukan penjajakan Direktur Angkasa Pura II karena Bandara Banyuwangi di bawah pengelolaan APII. Saat ini, kami memang masih harus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan rencana ini,” ujarnya.
Andry menambahkan, pihaknya tidak khawatir dengan ketersediaan slot penerbangan di Kuala Lumpur. Namun, ia juga berharap agar kesiapan infrastruktur di Banyuwangi untuk penerbangan internasional segera disiapkan.
”Kami yakin bisa segera terbang Kuala Lumpur-Banyuwangi. Namun, pemerintah daerah juga harus segera mendorong ketersediaan fasilitas imigrasi, bea cukai, kesehatan-karantina, dan lainnya,” kata Andry.