ISLAMABAD, KAMIS -- Perdana Menteri Terpilih Pakistan Imran Khan menginginkan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara memburuk setelah AS menuduh Pakistan menyokong kelompok bersenjata di Afghanistan.
Imran menyampaikan keinginan itu kala menemui Duta Besar AS untuk Pakistan John F Hoover di Islamabad. Naik turun dalam hubungan kedua negara telah memangkas saling percaya di antara mereka.
"(Partai saya) ingin membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati dengan AS. Karena itu, pemerintahan kami akan saling kontak dengan AS untuk membuat hubungan lebih seimbang dan terpercaya," ujar Khan di Islamabad.
Mantan atlet kriket yang sedang menunggu pelantikan sebagai PM Pakistan itu mengatakan, diperlukan perubahan dalam hubungan diplomatik Pakistan-AS. Ia mengajak AS mencari solusi atas masalah sekarang dibandingkan terus berkelahi.
Pemerintahan kami akan saling kontak dengan AS untuk membuat hubungan ini lebih seimbang dan terpercaya.
Ia menyebut stabilitas Afghanistan adalah kepentingan Pakistan, AS, dan kawasan. Karena itu, stabilitas Afghanistan harus diraih lewat kesepakatan politik.
Hubungan Pakistan-AS terus memburuk beberapa waktu terakhir. AS menghentikan bantuan dan kerja sama militer dengan Pakistan.
Pekan lalu, AS juga mengumumkan akan menentang rencana Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memberi pinjaman pada Pakistan. Padahal, pinjaman amat dibutuhkan oleh Pakistan yang tengah dilanda krisis ekonomi. Salah satu masalah negara itu adalah harus segera membayar utang pada China.
Presiden AS Donald Trump menuduh Pakistan bermain dua kaki dalam perang melawan terorisme. Trump berjanji akan bertindak keras. Ia menyebut AS dibodohi karena telah mengucurkan 33 miliar dollar AS ke Pakistan dalam 15 tahun terakhir.
AS juga khawatir oleh kedekatan Paskitan dengan China. Kepada Pakistan, China menjanjikan 57 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur. Proyek itu bagian dari Prakarsa Satu Sabuk Satu jalan yang digagas China.
Imran akan menjadi PM setelah partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) mendapat suara terbanyak pada pemilu 25 Juli 2018. Namun, PTI harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mendapat kursi mayoritas di parlemen Pakistan dan mencukupi syarat membentuk pemerintahan.
Koridor Ekonomi China Pakistan
Pakistan tidak hanya mendekati AS. Pakistan berkeras hubungan dengan China akan terus berlanjut. "Kami memperhatikan beberapa waktu terakhir ada keraguan atas kelanjutan Koridor Ekonomi China Pakistan (CPEC), menyebut hal itu akan menyebabkan beban utang yang tidak bisa ditanggung Pakistan. Berita seperti sering hanya sepihak, mengacaukan fakta, dan berdasarkan pernyataan tidak bertanggung jawab dari pihak yang tidak paham CPEC atau didorong motif terselubung," demikian pernyataan resmi pemerintah Pakistan
CPEC adalah bagian dari ambisi China untuk membangun aneka proyek infrastruktur di Pakistan. Proyek itu terutama terdiri dari proyek energi dan transportasi yang akan menghubungkan kawasan barat China dengan Laut Arab. Proyek itu bagian dari Prakarsa Satu Sabu Satu Jalan yang digagas China.
Namun, ketidakjelasan CPEC memicu kekhawatiran Pakistan akan menghadapi krisis anggaran. Sejumlah analis menyebut perlu diambil tindakan segera, termasuk kemungkinan mencari talangan dari IMF
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Pakistan menegaskan China membantu Pakistan kala investasi asing dari tempat lain tidak ada. CPEC dinyatakan sebagai proyek yang menguntungkan semua pihak.
Pemerintah Pakistan menegaskan China membantu Pakistan kala investasi asing dari tempat lain tidak ada.
"CPEC dibiayai dengan paket pendanaan dari banyak sumber dan dilengkapi konsensi jangka panjang antarpemerintah, selain itu juga ada hibah dari pemerintah China. Pembayaran pinjaman ini tidak dalam waktu dekat," demikian pernyataan resmi itu.
Calon Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar pernah menyatakan, keputusan soal talangan IMF akan dibuat akhir September. "Ada persepsi umum bahwa kami mengambil pinjaman terlalu mahal dari China. Saya tidak berpikir demikian. Pinjaman itu seperti kredit komersial lain," ujarnya seraya membantah proses pinjaman itu tidak transparan. (REUTERS)