Ma’ruf Amin saat akan meninggalkan kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018) siang.
JAKARTA, KOMPAS — Majelis Ulama Indonesia masih menunggu perkembangan Pemilihan Presiden 2019. Hal itu terkait dengan status Ma’ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia setelah didaftarkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo.
Dalam aturan organisasi Majelis Ulama Indonesia, tidak diatur mengenai status pemimpin tertinggi yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi mengatakan, Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua MUI hingga saat ini. Terkait pencalonan Ma’ruf sebagai cawapres dalam Pilpres 2019, pihak MUI masih menunggu hasil akhirnya.
”Ketika beliau dicalonkan, perlu dibicarakan lebih lanjut karena belum ada peraturan organisasi yang mengatur dengan detail hal tersebut,” kata Masduki di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018) siang.
Pada hari yang sama, sekitar pukul 13.00, MUI menggelar rapat pimpinan yang juga dihadiri Ma’ruf Amin. Masduki mengatakan, rapat itu merupakan rapat khusus setelah Jokowi mengumumkan berpasangan dengan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
”Isi rapat tentang apresiasi dan rasa syukur karena KH Ma’ruf Amin yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Diteguhkan kembali sikap Ketua MUI tanpa harus melibatkan MUI secara struktur formal,” katanya.
Ia melanjutkan, MUI selama ini fokus terhadap ekonomi kerakyatan. Hal itu pula yang dibawa Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Misi itu yang didukung MUI agar diperjuangkan dalam membenahi bangsa ketika berkontestasi pada perpolitikan nasional.
Rapat tersebut juga membahas pertanyaan sebagian masyarakat terkait ulama yang terjun ke dunia politik meskipun tidak secara mendalam. Masduki mengatakan, forum rapat pimpinan itu sepakat, tidak ada yang menghalangi ulama berpolitik praktis.
Rapat pimpinan itu sepakat, tidak ada yang menghalangi ulama berpolitik praktis.
Menurut dia, Ma’ruf Amin itu serupa dengan Gus Dur, ulama yang juga berpolitik. Ia juga mengatakan, Ma’ruf memiliki pengalaman yang baik di dunia politik. ”Beliau pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP (1977-1982) dan anggota DPR dari PKB (1999-2004),” ujar Masduki.
Pada Kamis (9/8/2018) malam, Ma’ruf mengatakan, pemberdayaan ekonomi yang yang akan diperjuangkan dalam Pilpres 2019 adalah ekonomi kerakyatan yang mengurangi kesenjangan. Hal itu akan diwujudkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. ”Bukan melemahkan yang kuat (secara ekonomi), tetapi menguatkan yang lemah (secara ekonomi),” katanya.
Bukan melemahkan yang kuat (secara ekonomi), tetapi menguatkan yang lemah (secara ekonomi).
Ia mengatakan, konsep tersebut akan menciptakan sinergi dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang sehat pada masa mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ma’ruf mengatakan akan memperkuat keutuhan bangsa dengan meningkatkan keamanan dan menjaga perdamaian di Indonesia. (SUCIPTO)
