JAKARTA, KOMPAS- Mahkamah Konstitusi menyisakan 13 perkara sengketa selisih hasil pilkada yang belum selesai dibahas rapat permusyawaratan hakim atau diputus dalam putusan dismissal. Dari 13 perkara, delapan di antaranya memenuhi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur ambang batas selisih hasil suara pilkada yang bisa dibawa ke MK. Kemarin, MK […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses