Penyalur Faslitas Pembiayaan Rumah Subsidi Bertambah Jadi Empat Bank

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tipe rumah bersubsidi kini banyak di bangun di pinggiran ibukota, sepeti di daerah Depok, Jawa Barat, Kabupaten Bogor Timur, Minggu (26/6). Rumah bersubsidi ini di peruntukan bagi para karyawan dengan pendapatan sekitar Rp 3-4 juta per bulan. Rumah bersubsidi dengan tipe 27/84 ini di tawarkan dengan harga terjangkau sekitar Rp 133 juta.

JAKARTA, KOMPAS – Bank penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk rumah subsidi bertambah. Keempatnya adalah Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Negara Syariah, Bank KEB Hana, dan Bank BRI Agroniaga.

“Awal tahun 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 40 bank. Nanti akan bertambah menjadi 43 bank, dengan masuknya Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank Hana dan Bank BRI Agroniaga yang hari ini akan melakukan PKO dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” Kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, dalam acara penandatanganan PKO dengan empat bank serta addendum PKO dengan 39 bank pelaksana FLPP, Selasa (14/8/2018), di Jakarta.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Rumah murah bersubsidi untuk anggota Polri siap dibangun di lahan seluas 2,4 hektar di Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (13/8/2018).

Keempat puluh bank yang bekerja sama dengan pemerintah menyalurkan kredit pemilikan rumah subsidi mulai awal tahun ini terdiri dari 8 bank umum nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD). Dalam perjalanan, satu bank mundur sebagai bank penyalur, yakni Bank Mayora. Kemudian, sekarang bergabung 4 bank lagi. Dengan demikian, total jumlah bank pelaksana FLPP menjadi 43 bank.

Pemerintah meminta agar bank pelaksana menyalurkan FLPP secara maksimal hingga akhir tahun. Terlebih, saat ini, jumlah rumah subsidi yang bisa dibiayai pemerintah dengan skema FLPP bertambah dari 60.625 unit menjadi 70.000 unit karena pemerintah mengurangi porsi pendanaan menjadi 75 persen, sementara porsi bank naik menjadi 25 persen. Dengan pengurangan porsi tersebut, dilakukan pula penandatanganan addendum PKO yang baru antara PPDPP dengan 39 bank pelaksana FLPP.

Menurut Lana, bank pelaksana yang fokus dalam penyaluran dana FLPP akan terus didorong kuotanya sementara bagi bank pelaksana yang masih minim pencapaiannya akan dilakukan penyesuaian kuota mulai akhir triwulan ketiga. “Yang dianggap tidak maksimal dalam penyaluran dana FLPP akan langsung dialihkan kuotanya ke bank Pelaksana yang memiliki potensi lebih besar,” kata Lana.

KOMPAS/BM LUKITA GRAHADYARINI

Perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Direktur Bank Tabungan Negara Iman Nugroho Soeko mengatakan, BTN sejak 2017 menyalurkan KPR subsidi dengan skema subsidi selisih bunga (SSB). Sebelumnya mereka juga menyalurkan FLPP. Dengan kembali menyalurkan FLPP, dia berharap BTN bisa ikut mendorong penyerapan FLPP sampai 100 persen.

“Sebetulnya sama saja karena kalau tidak menyalurkan FLPP, kami tetap salurkan dengan SSB. Namun bagi pemerintah, kemungkinan FLPP bisa diserap 100 persen bisa terjadi tahun ini. Bagi BTN, ini menjadi perimbangan karena kalau menyalurkan FLPP, kita enggak perlu menyiapkan dananya sendiri. Sehingga tekanan untuk likuiditas kita berkurang,” kata Iman.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan empat bank serta addendum PKO dengan 39 bank pelaksana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Selasa (14/8/2018), di Jakarta. Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Budi Hartono (paling kiri) dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti (kedua dari kiri) menyaksikan prosesi penandatanganan.