Presiden Minta Seribu Rumah Tahan Gempa segera Dibangun di Lombok
LOMBOK UTARA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo memastikan besaran bantuan bagi korban gempa Lombok, NTB. Bantuan berupa stimulus uang Rp 50 juta untuk rumah rusak berat dan Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, yang didorong untuk membangun rumah tahan gempa. Presiden juga menegaskan akan memantau proses penanganan korban gempa Lombok.
“Bangun sendiri dengan gotong royong, sanggup tidak? Nanti pemerintah bantu dari sisi dana anggaran,” ujar Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga di posko utama pengungsian di halaman Kantor Bupati Lombok Utara, NTB, Senin (13/8/2018) malam. Malam kemarin juga digelar rapat terbatas.
Dalam rapat terbatas, Presiden meminta agar verifikasi data rumah rusak dilakukan bersama-sama dan berkoordinasi antarlembaga. Selain itu, pengerjaan diminta dilakukan berdasar zona sehingga Polri, TNI, BNPB, dan Kementerian PUPR mengetahui wilayah mana yang ditangani dulu.
“Besok, paling tidak seribu bisa diserahkan bantuan untuk rumah yang rusak berat dan lainnya. Segera dorong penyerahan bantuan rumah itu,” tutur Presiden. Rumah tahan gempa didorong karena wilayah itu rentan terguncang gempa, seperti tahun 1979.
Fasilitas umum yang mendorong aktivitas ekonomi seperti pasar dan fasum pendidikan juga diminta diprioritaskan. Harapannya, aktivitas ekonomi segera berputar. Kegiatan belajar-mengajar juga bisa segera dilakukan.
Sore sebelumnya, Presiden meninjau posko di Kecamatan Tanjung, mendengar laporan Kepala Badan Nasional Penangulangan Pengungsi Willem Rampangilei dan memantau rumah sakit darurat, tenda trauma healing anak-anak, serta tenda posko yang dihuni warga.
Secara teknis, bantuan akan diberikan setelah ada verifikasi data di lapangan.
Presiden juga mengunjungi posko di Desa Lekok, Kecamatan Gangga dan posko di Dusun Karangkates. Presiden berdialog dengan pengungsi yang umumnya minta perbaikan rumah.
Turut mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Gubernur NTB Muhamad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.
Untuk pembangunan rumah, bisa menggunakan teknologi Risha (rumah instan sederhana sehat) teknologi tahan gempa yang diarahkan Kementerian PUPR. Tahap awal, lebih dari 1.000 rumah akan dibantu didirikan. Secara teknis, bantuan akan diberikan setelah ada verifikasi data di lapangan.
Terjangkit penyakit
Mengenai kondisi pengungsi, sejumlah penyakit merebak seperti batuk, gatal-gatal, dan gangguan perut. “Anak saya batuk dan deman tinggi. Ibu dan nenek saya juga sakit perut terus. Kalau malam menggigil. Dingin,” kata Syuhada (30), warga Dusun Dompo Indah yang mengungsi di tengah sawah dengan tenda terpal.
Kurdi, Kepala Dusun Dompo Indah, mengungkapkan, sebagian warga sudah menderita batuk-batuk, pilek, dan sakit kepala selama beberapa hari terakhir. Selain itu, kondisi warga juga jauh dari higienis karena belum terdapat fasilitas MCK (mandi cuci kakus). “Bau kotoran itu kemana-mana. Yang dikhawatirkan bisa jadi penyakit,” ucap Kurdi.
Di Dusun Montong Gempal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, pengungsi juga mengalami hal serupa. Mizhar (34), pengungsi di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, mengakui, sebagian anak-anak sudah batuk-batuk dan pilek. “Kalau malam anak-anak kedinginan karena angin dan debu. Tenda yang kita pakai kan hanya terpal yang banyak lobangnya,” ucap Mizhar.
Selain terkena penyakit, pengungsi di beberapa titik juga masih belum terjamah bantuan pemerintah. Di Dusun Ireng Lauk, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, misalnya, warga yang mengungsi di areal persawahan dengan membangun tenda terpal seadanya juga belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Mereka mendapat bantuan beras dan nasi bungkus dari warga beberapa kompleks perumahan di sekitar dusun tersebut.
“Saya minta beras dari teman-teman, atau menunggu ada bantuan nasi bungkus,” ujar Sukamah (50), yang rumahnya rubuh dihantam gempa. Di lokasi pengungsian itu, Sukamah tinggal bersama tiga keluarga lain.
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mendapat laporan adanya kepala dusun dan kepala desa yang kurang proaktif mengurus kebutuhan warga. “Saya sudah kirim Surat Keputusan kepada camat, kepala desa dan kepala dusun, bila kebutuhan logistik di posko kecamatan, silahkan menggunakan dana desa. Yang penting penuhi dahulu kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Fauzan Khalid.
Distribusi bantuan
Mengenai bantuan, distribusi air bersih mulai dilakukan melalui sumur bor. Namun, seperti kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, masih belum merata karena perlu tandon-tandon air di posko-posko pengungsi.
Sejauh ini, terpasang sekitar 100 tandon dan disusul lagi sekitar 200 tandon air lain. Masih akan ada tambahan tandon air dari Bali, Bekasi, dan Surabaya yang sedang dalam persiapan kirim.
MCK portable juga masih ditambahkan ke posko-posko pengungsian. Sejauh ini baru terpasang 90 unit dan masih ada 200 yang segera didistribusikan. Namun, jumlah ini diakui Presiden masih kurang. “Akan terus dihitung kekurangannya berapa dan terus akan dikirim,” tutur Presiden.
Presiden Joko Widodo menegaskan fasilitas sanitasi dan air akan terus didistribusikan kepada warga korban gempa Lombok. Namun, diakui masih ada wilayah yang sulit dijangkau dan penanganan akan terus diupayakan.
“Seperti kita tahu, Lombok Utara dan Lombok Barat ini menyangkut kecamatan yang sangat luas. Jadi masih ada sedikit yang belum tertangani terutama di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan,” tutur Presiden Joko Widodo.
Di beberapa desa yang terletak di puncak Gunung Rinjani, retak dan longsor juga masih belum tertangani. Presiden pun memerintahkan Panglima TNI untuk mengerahkan peralatan dan pasukan untuk membantu warga. Setidaknya terdapat empat helikopter yang disiagakan untuk membantu warga.
Soal jumlah korban, data posko terpadu penanganan darurat gempa Lombok hingga Senin sore, warga meninggal 428 orang, 570 luka berat, 783 luka ringan, dan 352.793 orang mengungsi. Rumah rusak 69.594 unit.
Data BNPB, korban meninggal 436 orang, 783 luka berat, 570 luka ringan, dan 352.793 orang mengungsi.
Berdasarn perhitungan sementara BNPB, kerugian ekonomi akibat gempa Lombok mencapai Rp 5,04 triliun. Jumlah itu terdiri atas kerugian sektor permukiman Rp 3,82 triliun, sektor sosial budaya Rp 716,5 miliar, ekonomi produktif Rp 432,7 miliar, infrastruktur Rp 7,5 miliar, dan lintas sektor Rp 61,9 miliar. “Kerusakan dan kerugian paling banyak ada di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai Rp 2,7 triliun,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Pariwisata mati
Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB Dewantoro Umbu Joka mengungkapkan, gempa juga membuat aktivitas pariwisata di NTB terganggu, terutama di tiga pulau destinasi utama, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Eksodus besar-besaran lebih dari 8.000 wisatawan dari Gili berdampak matinya pariwisata di tempat tersebut.
Pada masa normal, ada sekitar 2.000 wisatawan yang berlibur di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air setiap hari. Mereka menghabiskan uang sekitar Rp 5 juta dalam sekali kunjungan sehingga perputaran uang di Gili tidak kurang dari Rp 10 miliar per hari.
Dampak gempa tidak hanya dirasakan pelaku wisata di Gili, namun juga di wilayah lain, di antaranya di Gunung Rinjani dan Senggigi. Adapun Gunung Rinjani masih ditutup untuk sementara waktu akibat longsor, sedangkan di Pantai Senggigi, wisatawan juga meninggalkan tempat tersebut.
Ada sekitar 1.000 pelaku wisata yang untuk sementara waktu tidak memiliki penghasilan, di antaranya pemilik hotel, restoran, sopir, pemandu, dan biro jasa yang kini kehilangan pendapatan akibat gempa. “Potensi keuntungan yang hilang diperkirakan dari pembatalan perjalanan dari wisatawan. Seluruh pelaku wisata merasakan dampaknya,” kata Dewantoro.