Tiket Penyeberangan Gunakan Pembayaran Non Tunai

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Ilustrasi _ Kendaraan roda empat mengantre di area parkir Dermaga II, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS - Banyaknya uang kontan yang beredar di pelabuhan mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan pemakaian tiket dengan kartu elektronik atau nontunai mulai Rabu (15/8/2018). Harapannya, pencatatan keuangan lebih tertib dan peredaran uang tunai berkurang.

"Saat ini uang tunai yang beredar di pelabuhan mencapai Rp 7 triliun setiap tahun. Kami ingin pengelolaan layanan di penyeberangan dilakukan secara digital agar terjadi tertib pembukuan," kata Direktur Komersial PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), M Yusuf Hadi, saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Pada tahap awal, ASDP baru menerapkan transaksi nontunai. Namun, nanti tiket pun akan dijual secara digital sehingga semua penumpang tercatat datanya. Program digitalisasi layanan penyeberangan dilakukan bertahap.

Penjualan tiket secara nontunai diterapkan bagi pejalan kaki, pesepeda motor, dan kendaraan kecil di empat pelabuhan di tahap awal, yakni Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Tahap kedua pada Desember 2018 yakni penerapan tiket elektronik dimana semua penumpang harus mengisi data dengan lengkap. Lalu pada Maret 2019 berupa digitalisasi di 21 lintasan di semua golongan kendaraan.

Pengelolaan secara digital, menurut Yusuf, sangat penting mengingat dari beberapa kejadian kecelakaan, banyak data penumpang yang tidak jelas. "Saat ini ada fenomena banyaknya kecelakaan kapal. Namun data korban sangat diragukan karena tidak akuratnya data penumpang. Hal ini memicu dan memacu ASDP untuk mendigitalisasi data penumpang," ujarnya.

Menurut Yusuf, pada tahap awal, kendaraan besar dinilai belum bisa menerapkan nontunai karena tarif mereka lebih dari Rp 1 juta, sementara maksimal saldo di kartu elektronik hanya Rp 1 juta. "Jadi kami sedang mempersiapkan agar mereka bisa membayar dengan kartu debit atau kartu kredit. Layanannya juga akan diperbesar, tidak hanya Himbara, tapi juga bank-bank yang lain," ujarnya.

Sekretaris Himbara Budi Satria mengatakan, penggunaan uang elektronik untuk penyeberangan ini akan menyukseskan Gerakan Nontunai.  "Kini masyarakat makin merasakan manfaatnya menggunakan uang elektronik. Transaksi mereka akan lebih aman, efisien dan mudah," kata Budi.

Menurut Budi, hingga Juni 2018, jumlah uang elektronik yang beredar dari 4 Bank anggota Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI) mencapai 103,7 juta kartu, atau naik 92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 54,08 juta kartu. Jumlah kepemilikan uang elektronik tersebut terus bertambah dengan nominal transaksi menembus Rp 9,4 triliun. Angka tersebut melejit lebih dari 248 Persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp2,7 triliun.

"Frekuensi penggunaan juga melesat lebih dari 3 kali lipat dalam setahun terakhir, atau mencapai 761 juta kali penggunaan, karena makin banyaknya merchant atau mitra yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran nontunai," kata Budi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, menyambut baik diterapkan pembayaran nontunai di penyeberangan. "Apalagi kartu-kartu yang digunakan ini bisa juga digunakan untuk pembelian tiket moda transportasi lainnya. Namun memang harus lebih diperluas lagi jangkauan layanan kartu elektronik agar masyarakat lebih mendapatkan manfaatnya," kata Cucu.