China Kecam UU Pertahanan AS yang Condong Melindungi Taiwan

CNA PHOTO / AFP

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen saat berpidato pada kunjungannya di Los Angeles, California, pada Minggu (12/8/2018). Ia mempromosikan kawasan regional yang damai di tengah hubungannya yang kurang kondusif dengan Pemerintah China.

BEIJING, SELASA — Pemerintah China pada Selasa (14/8/2018) mengecam Undang-Undang Pertahanan Amerika Serikat yang, antara lain, berisi pemberian kewenangan lebih tinggi bagi komite untuk menyeleksi proposal investasi asing dan condong bersifat melindungi Taiwan. UU Pertahanan AS itu disebut juga menyerukan pengembangan rencana membantu Taiwan meningkatkan pertahanannya.

Beijing menyatakan, AS cenderung seperti mengobarkan perang dingin dan dapat mengganggu urusan dalam negeri China. Kecaman Beijing itu disampaikan Kementerian Pertahanan China dalam pernyataan resminya.

Beijing mengklaim Taiwan, yang berpisah dari daratan pada tahun 1949, sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menyerang Taiwan. Washington tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis di pulau itu, tetapi diwajibkan oleh undang-undang AS untuk melihat bahwa negara itu memiliki sarana yang diperlukan untuk mempertahankan dirinya.

Taiwan adalah ”masalah inti yang paling penting dan sensitif dalam hubungan Cina-AS”, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan China. ”Kami dengan tegas menentang setiap pertukaran resmi dan kontak militer antara negara mana pun dengan Taiwan,” kata Kementerian Pertahanan China.

AFP PHOTO / SAM YEH

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) menggelar inspeksi pasukan dalam upacara penggunaan helikopter-helikopter serbu buatan AS, Apache AH-64E, di sebuah pangkalan militer di Taoyuan, Taiwan, 17 Juli 2018.

Kementerian Luar Negeri China secara terpisah juga menyerukan kepada Washington untuk ”menghindari hal-hal yang merusak hubungan dan kerja sama China-AS di bidang-bidang penting”. Namun, tidak dirinci bentuk kerja sama kedua pemerintah itu, termasuk kerja sama China-AS dalam upaya  membujuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un agar menghentikan pengembangan senjata nuklirnya.

Taiwan adalah ”masalah inti yang paling penting dan sensitif dalam hubungan Cina-AS”.

Pidato Tsai di AS

China juga menyampaikan protes resmi kepada Washington terkait pidato politik Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Los Angeles, AS, Senin waktu setempat. Ini untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir pemimpin Taiwan mendapat kesempatan berpidato di AS. Gedung Putih membantah tudingan bahwa Washington telah mengubah kebijakan ”Satu China”.

Tsai berpidato di Ronald Reagan Presidential Library, Los Angeles, saat transit di AS dalam perjalanan menuju Paraguay dan Belize. Dua negara ini masih terus mengakui pemerintahan di Taipei.

”Kami akan tetap berpegang pada tekad bahwa kami ingin bersama-sama mendorong stabilitas kawasan dan perdamaian di bawah prinsip-prinsip kepentingan nasional, kebebasan, dan demokrasi,” kata Tsai, yang juga pendukung kemerdekaan Taiwan itu.

AFP PHOTO / CNA PHOTO

Foto yang dirilis kantor berita Taiwan, CNA, pada 12 Agustus 2018 memperlihatkan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berpidato dalam kunjungan transit di Los Angeles, California, AS, sebelum bertolak ke Paraguay dan Belize.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan, pidato Tsai tidak mewakili langkah pemerintahan Trump untuk mengubah sikap resmi AS yang menerima Beijing sebagai pemerintahan tunggal di China dan sikap AS yang tidak secara resmi mengakui Pemerintah Taiwan.

”Kebijakan kami tentang Taiwan tidak berubah,” ujar Nauert. ”AS dalam kaitan dengan perjalanan ini hanya memfasilitasi dari waktu ke waktu bagi perwakilan otoritas Taiwan untuk transit di AS.”

”Itulah yang menjadi perhatian utama kami demi keselamatan dan kenyamanan mereka yang bepergian, dan hal itu tetap sesuai dengan kebijakan Satu China kami,” lanjutnya.

Perjalanan transit Tsai di Los Angeles merupakan langkah tokoh terpenting Taiwan setelah Presiden Taiwan Chen Shui-bian tahun 2003 hadir di New York untuk menerima penghargaan hak asasi manusia dan menyampaikan beberapa pidato terbuka.

REUTERS/TYRONE SIU

Pemimpin Partai Promosi Persatuan China Chang An-lo tiba di kantor kejaksaan Taipei, Taiwan, Kamis (9/8/2018). Chang diduga menerima dana kampanye dari China secara ilegal.

Beijing telah meningkatkan upaya untuk mengisolasi Taiwan secara internasional. Beijing, misalnya, memerintahkan maskapai penerbangan dan penerbit untuk merujuk pulau itu sebagai bagian dari China di situs web, buku, dan peta negeri itu.

China juga melobi beberapa negara yang masih mengakui Taipei sebagai pemerintah yang berdaulat untuk mengalihkan hubungannya ke Beijing. Perkembangan ini pun menambah serangkaian konflik China-AS terkait tarif impor, klaim Beijing terhadap Laut China Selatan, dan hal lain yang telah memperburuk hubungan di antara dua pemerintahan.

Kekhawatiran pada China

Anggota parlemen AS mengatakan, undang-undang yang ditandatangani hari Senin (13/8/2018) oleh Presiden Donald Trump itu memang untuk menanggapi kekhawatiran tentang kekuatan militer Beijing yang semakin meningkat dan sikap konfrontatif terhadap tetangganya. Selain itu, juga untuk menyasar upaya Partai Komunis yang berkuasa menyebarkan propaganda di luar negeri.

Washington memperluas yurisdiksi panel keamanan Pemerintah AS untuk menyaring investasi asing. Hal itu diusulkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran akuisisi perusahaan China yang mungkin membantu Beijing mendapatkan teknologi dan informasi AS.

Kementerian Perdagangan China mengatakan, mereka akan mempelajari ketentuan hukum dan mengajukan banding ke Washington untuk tidak menggunakan keamanan nasional sebagai alasan untuk mengganggu bisnis. Beijing juga meminta otoritas AS untuk memperlakukan perusahaan China secara adil.

Pemerintah lain, termasuk Jerman dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan tentang akuisisi China dan memperketat pengendalian investasi. Badan pengurus Uni Eropa mengumumkan rencana tahun lalu untuk membuat mekanisme penyaringan investasi menyusul keluhan bahwa perusahaan-perusahaan China memperoleh teknologi sensitif, sementara perusahaan asing dilarang membeli sebagian besar aset di China. (AP/REUTERS/SAM)