Sumber Daya Manusia merupakan Investasi Bangsa

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Pengunjung mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR tahun 2018 di Kompleks MPR, Kamis (16/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sumber daya manusia menjadi modal terbesar bangsa yang perlu terus dibangun. Pemerintah berencana mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai dengan target 15,6 juta pemanfaat program pada 2019.

Dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR tahun 2018, Kamis (16/08/2018), Jokowi mengatakan, fokus pemerintah tidak hanya di pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

”Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang maju dan unggul,” ucapnya di kompleks MPR.

Jokowi menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017. Menurut Jokowi, dengan hasil demikian Indonesia sudah masuk dalam kategori high human development.

”Selain itu, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar, tetapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar lapisan tersebut, pemerintah menjalankan program reforma agraria dan perhutanan sosial. Pemerintah juga menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5 persen serta pinjaman KUR kepada 12,3 juta UMKM.

”Pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai dengan target 15,6 juta manfaat program pada 2019. Rasio gini juga terus kita turunkan dari angka 0,406 menjadi 0,398,” kata Jokowi.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan, penurunan rasio gini disebabkan karena turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpidato pada sidang tahunan MPR tahun 2018 di Kompleks MPR, Kamis (16/8/2018).

”Hal yang perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” kata Zulkifli.

Kemudian, Zulkifli mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan masalah pengelolaan utang. Selain itu, pembatasan arus impor juga harus menjadi perhatian agar daya saing komoditas bangsa bisa meningkat.

”Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, dan penguatan-penguatan di sektor industri,” ucapnya.