Pemerintah Naikkan Anggaran Pendidikan Menjadi Rp 487,9 Triliun

YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS

Sejumlah menteri mengadakan konferensi pers terkait RAPBN Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 12,3 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun 2019. Ini merupakan investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan RAPBN Tahun 2019, anggaran pendidikan naik menjadi Rp 487,9 triliun. Tahun 2018, outlook anggaran pendidikan sebesar Rp 434,6 triliun.

Anggaran tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 158 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 309,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 20 triliun. Besaran anggaran pendidikan konsisten di angka 20 persen terhadap total belanja negara yang mencapai Rp 2.439,7 triliun.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITULU

Kemdikbud merekrut guru berkualitas lewat program Guru Garis Depan untuk mengajar di daerah 3T. Upaya ini untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan.

Dalam peningkatan akses, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima Program Indonesia Pintar dari 19,6 juta siswa pada 2018 menjadi 20,1 juta siswa pada 2019. Jumlah penerima Bidikmisi tahun depan juga meningkat dari 401,7 ribu mahasiswa menjadi 471,8 ribu mahasiswa.

Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan meningkat menjadi 6.000 siswa atau naik 1.000 siswa dibandingkan tahun 2018. Peningkatan anggaran juga terjadi pada penerima Bantuan Operasional Sekolah dan program pembangunan/rehabilitasi ruang kelas.

Revitalisasi pendidikan vokasi

Sementara itu, untuk meningkatkan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja, pemerintah merevitalisasi pendidikan vokasi. Pemerintah terus mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri, menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi.

Pemerintah juga merevitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 12 politeknik, memberikan beasiswa LPDP untuk pendidikan vokasi, menyusun regulasi regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan, dan mengkoordinasikan kebijakan vokasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

"Program link and match vokasi industri dan SMK ditingkatkan, berdasarkan permintaan Pak Presiden, dari 1.300 SMK menjadi 2.000 SMK yang akan berpartisipasi di tahun 2019. Dan juga ada program pengembangan program inovasi industri 4.0. Itu terjadi tambahan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun (melalui Kementerian Perindustrian)," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (YOLA SASTRA)