Pemerintah Perlu Buat Peta Jalan Perluasan Biodiesel

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Ilustrasi _ Pekerja menaikkan tandan buah segar sawit ke truk di perkebunan kelapa sawit milik PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk di Tanah Raja Estate, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah dinilai perlu membuat peta jalan implementasi perluasan penggunaan biodiesel. Peta jalan diharapkan memastikan kebijakan terlaksana, baik untuk sektor pelayanan publik atau PSO maupun non-PSO.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, akhir pekan lalu, menyatakan, pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu membuat peta jalan perluasan pemakaian biodiesel 20 persen dalam bahan bakar minyak (B20).

Sekretaris Jenderal Gapki, Kanya Lakshmi Sidarta, di Jakarta, Minggu (19/8/2018), menyebutkan, penggunaan biodiesel saat ini baru sekitar 2,5 juta kiloliter per tahun. Jika kebijakan B20 terlaksana penuh, penggunaannya diperkirakan bertambah hingga 6,7 juta kiloliter per tahun dan pemerintah bisa menghemat impor solar sekitar 4 miliar dollar AS. Total impor solar mencapai 9,6 juta kiloliter atau sekitar 5,5 miliar dollar AS.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres yang ditandatangani pada 15 Agustus 2018 itu akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan. Per 1 September 2018, perluasan pemakaian biodiesel 20 persen akan berlaku.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian ESDM Rida Mulyana, persiapan peraturan Menteri ESDM sudah memasuki tahap akhir. Dalam peraturan itu akan diatur kebutuhan biodiesel untuk sektor PSO dan non-PSO, seperti transportasi, pertambangan, industri, dan bisnis komersial. Alokasi pemasok biodiesel juga akan ditetapkan secara proporsional.

Hemat devisa

Berdasarkan data Kementerian ESDM, serapan biodiesel pada 2014 tercatat sebanyak 3,32 juta kiloliter (kl). Serapan menurun pada 2015 menjadi 1,62 juta kl. Adapun realisasi serapan 2017 sebanyak 3,23 juta kl dan target serapan tahun ini 5,7 juta kl.

Kebijakan B20 menjadi salah satu cara pemerintah menekan defisit neraca perdagangan sektor minyak dan gas bumi. ”Kebijakan B20 tahun ini diperkirakan bisa menghemat devisa 2 miliar dollar AS dan 4 miliar dollar AS pada tahun depan,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi pada Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, menilai, kebijakan B20 tepat sebagai solusi jangka pendek mengatasi defisit. Namun, perlu dihitung berapa kemampuan serapan biodiesel tahun ini untuk bisa mengurangi konsumsi solar.