Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Lombok Ditarget Tuntas Enam Bulan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja mulai membangun hunian sementara bagi pengungsi yang terdampak gempa di Lapangan Gondang, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/8/2018). Pemrintah dengan lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polisi mulai merehabilitasi rumah warga yang rusak. Data dari Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB mencatat rumah rusak sebanyak 73.843 unit.

LOMBOK UTARA, KOMPAS - Rehabilitasi bangunan pascagempa berkekuatan Magnitudo 7,0 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dimulai pekan depan, setelah masa tanggap darurat gempa Lombok berakhir Sabtu (285/8/2018). Pembangunan rumah tahan gempa jadi  prioritas  agar aktivitas warga segera  pulih.

Awal pekan ini, pemerintah mulai mendirikan rumah contoh berteknologi tahan gempa atau rumah instan sederhana sehat (Risha) di halaman Kantor Kepolisian Sektor Pemenang, Lombok Utara. Namun, pantauan  Rabu (22/8/2018), Risha  masih  berwujud  rangka beton. Rumah itu  ditujukan agar warga memahami konstruksi rumah tahan gempa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan rehabilitasi bangunan pascagempa dimulai pekan depan. Proses rehabilitasi akan dipercepat mengutamakan pembangunan rumah tahan gempa. “Targetnya enam bulan harus selesai,” ujar Kalla, usai rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Selasa (21/8/2018).

Rapat tertutup diikuti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Panglima Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Benny Susianto.

Menurut Kalla, pemerintah membantu dana stimulus dan pendampingan teknis untuk pembangunan tahan gempa. Namun, rumah tetap dibangun dengan skema swakelola. Untuk pembangunan fasilitas umum dilakukan Kementerian PUPR dengan dana pemerintah.

Material Risha kebanyakan dari kayu. “Walaupun ada gempa susulan, struktur (rumah tahan gempa) ini masih dapat bertahan,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Gani Ghazali.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugiharta menuturkan, terdapat tenaga relawan yang akan membimbing warga membuat Risha. Satu pendamping mengawal pembangunan 30 rumah yang diperkirakan enam bulan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Bangunan yang telah rapuh karena terkena dampak gempa robohkan seperti di SD Negeri 7 Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8/2018). Bangunan rumah warga yang telah ambruk sebagian telah diruntuhkan dan diratakan agar tidak membahayakan ketika gempa kembali terjadi.

Hingga kini lebih dari 10.000 rumah rusak terverifikasi tim relawan dan personel TNI. Prioritas untuk rumah rusak berat agar bantuan segera dicairkan dan  rumah segera dibangun.

Ida (42), warga Dusun Karang Desa, Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, mengakui, rumahnya telah diverifikasi kepala dusun. Dia menyambut baik rencana pemerintah membantu warga membangunkan rumah tahan gempa. Ia berharap dana stimulus pemerintah segera cair. “Kalau mau bangun sendiri, kami tidak ada uang,” kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, dana bantuan diberikan dengan skema swakelola. Rumah rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Bangunan darurat

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) B Wisnu Widjaja selaku Koordinator Pos Pendampingan Nasional menambahkan, rehabilitasi bangunan seusai masa tanggap darurat diprioritaskan tak hanya membangun rumah tahan gempa bagi warga, tetapi juga bangunan darurat, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan pasar agar aktivitas warga kembali bergeliat.

“Sekolah darurat dapat dilakukan sementara di dalam tenda. Pemerintah daerah perlu segera menyediakan lahannya,” tutur Wisnu. Bangunan darurat seperti puskesmas dan rumah sakit ditargetkan rampung dua bulan, yang dimulai pekan depan.

KOMPAS/HARRY SUSILO

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan usai melaksanakan rapat tertutup tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok, di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Kota Mataram, Selasa (21/8/2018). Pemerintah sedang mempersiapkan pendirian bangunan darurat untuk sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan rumah ibadah di daerah yang terdampak gempa Lombok.

Rentetan gempa tiga pekan terakhir juga membuat daerah terdampak meluas. Gempa magnitudo 6,9, Minggu (19/8/2018) yang berpusat di timur laut Lombok Timur juga merusak Pulau Sumbawa.

Data posko penanganan darurat bencana gempa Lombok hingga Rabu (22/8/2018) sore, jumlah korban meninggal  555 jiwa, 1.054 orang terluka, dan 402.529 orang mengungsi. Adapun rumah rusak yang terdata sementara 76.765 unit.

Mengenai bangunan rumah, kata Kalla, harus mengikuti model rumah tahan gempa yang ditetapkan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR akan menyediakan petugas pendamping untuk memberi supervisi. Kalla berharap tiap satu rumah selesai dibangun dalam sebulan.

Adapun untuk material bangunan, Kalla melanjutkan, pemerintah akan meminta Kadin NTB untuk bekerja sama dengan pengusaha di Surabaya untuk memobilisasinya. Gubernur Jawa Timur akan membantu mengkoordinasikannya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja mulai membangun hunian sementara bagi pengungsi yang terdampak gempa di Lapangan Gondang, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/8/2018). Pemrintah dengan lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polisi mulai merehabilitasi rumah warga yang rusak. Data dari Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB mencatat rumah rusak sebanyak 73.843 unit.

Selanjutnya, material yang didatangkan dari Surabaya itu akan dikirim ke depo-depo di kecamatan atau desa terdampak gempa bumi di NTB. Masyarakat  kemudian membeli material sesuai kebutuhan masing-masing menggunakan dana bantuan yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening bank warga terdampak.

Basuki menambahkan, fase rehabilitasi dan rekonstruksi akan didahului persiapan, antara lain penyiapan data, pembersihan lokasi, penyediaan material, dan pelatihan pendamping. "Jadwalnya, awal September harus sudah mulai semua,” kata dia.

Masa penyiapan tersebut, menurut Basuki, sudah dimulai dan akan terus dilanjutkan dalam dua pekan ke depan. Untuk petugas pendamping misalnya, pelatihan sedang dan akan terus dilanjutkan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi.

Kendati tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah pusat berkomitmen menangani dampak di NTB. “Tentu pemerintah mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Lalu dengan segala pertimbangan itu, diputuskan bahwa bencana bisa dengan tuntas. Pak Gubernur NTB (Muhammad Zainul Majdi) juga menyampaikan, dengan status seperti sekarang ini, bantuan pemerintah pusat sudah luar biasa,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan.

Saat ini, pemerintah pusat tengah merancang Instruksi Presiden yang akan menjadi payung hukum penanganan bencana Lombok dan daerah terdampak lain di NTB. Inpres itu salah satunya mengatur ketelibatan pemerintah pusat dalam penanganan serta pengalokasian anggaran negara untuk proses rehabilitasi. (SYA/RUL)