Idrus Tersangka, Momentum Golkar Lakukan Regenerasi Pengurus

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Menteri Sosial Idrus Marham meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8/2018). Idrus mundur dari jabatannya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1.

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Menteri Sosial Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Ditetapkannya Idrus sebagai tersangka menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk melakukan regenerasi pengurus.

Regenerasi harus dilakukan dengan tepat agar hanya diberikan kepada orang-orang yang masih bersih di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Selain itu, mundurnya Idrus dari jabatan menteri juga mengamankan posisi Presiden Joko Widodo dan Partai Golkar jelang Pemilu 2019.

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab menjelaskan, ditetapkannya Idrus Marham sebagai tersangka korupsi kasus PLTU Riau-1 menjadi momentum untuk Golkar melakukan regenerasi pengurus.

”Generasi milenial yang menjadi kader Golkar masih jauh dari isu korupsi dan diharapkan bisa masuk ke dalam kepengurusan partai serta menjalankan program Golkar Bersih,” ujarnya di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/08/2018).

Kompas

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab.

Idrus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri sosial pada Jumat (24/8) sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Posisi Idrus digantikan oleh Agus Gumiwang yang juga berasal dari Golkar.

Ditetapkannya Idrus sebagai tersangka korupsi juga mengingatkan publik terhadap drama kasus Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi KTP elektronik pada 2017.

”Saya rasa tidak akan ada drama lagi seperti Setya Novanto karena Idrus terlihat kooperatif,” ucap Wahab.

Selain itu, kasus Idrus ini terjadi di saat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sedang menjalankan gerakan Golkar Bersih. Wahab menampik jika getakan Golkar Bersih dinilai telah gagal.

”Tidak bisa dibilang gagal karena ini menjadi komitmen kami di kepengurusan Golkar hasil munaslub. Kami juga menandatangani pakta integritas, termasuk Idrus. Oleh sebab itu, Idrus tidak hanya meletakkan jabatan mensos, tetapi juga meletakkan jabatan sebagai koordinator bidang di Golkar,” tuturnya.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, menjelaskan, mundurnya Idrus sebagai mensos menjadi langkah taktis yang dilakukan untuk mengamankan elektabilitas Partai Golkar jelang Pemilu 2019.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes.

”Berbeda dengan Novanto yang harus menjalani drama terlebih dahulu sehingga membuat publik berpandangan negatif terhadap sosok Novanto,” ujarnya.

Arya mengatakan, mundurnya Idrus dari jabatan mensos sebelum ditetapkan jadi tersangka juga mengamankan posisi Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2019.

Menurut Arya, dengan mundur sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada satupun figur di kabinet Jokowi yang tersandung kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai menteri.

Wahab mengatakan, ditetapkannya Idrus sebagai tersangka korupsi tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar karena partai ini sudah terbiasa menangani masalah.

”Golkar masih memiliki kader yang berkualitas sehingga bisa mendongkrak nama partai. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai mensos juga bisa dibilang sebagai strategi pemenangan bagi Jokowi dan Golkar di wilayah Jawa Barat karena nama Agus cukup kuat di provinsi tersebut,” tuturnya.

Ahli hukum pidana, Herry Firmansyah, berharap KPK bisa menelusuri lagi nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi pembangkit listrik tersebut.

”Jika kita lihat, posisi Idrus dalam partai sedang ada di posisi yang cukup tinggi ketika diduga melakukan korupsi. Oleh sebab itu, hal ini bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menelusuri nama-nama lain selain Idrus,” katanya.