Pergantian posisi menteri sosial dari Idrus Marham ke Agus Gumiwang Kartasasmita berlangsung sangat cepat. Posisi strategis Kementerian Sosial dan upaya untuk mengantisipasi isu yang mungkin muncul pada kasus ini menjadi pertimbangan.
Idrus Marham langsung dikejar wartawan saat keluar dari pintu pengamanan di samping Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/8/2018) sekitar pukul 11.25. Melihat hal ini, Idrus yang saat itu menumpang mobil golf bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin hanya melambaikan tangan sembari terus berlalu.
Namun, wartawan terus mengejarnya hingga Kompleks Sekretariat Negara. Idrus lalu dicecar dengan pertanyaan, terutama terkait tujuannya menghadap Presiden Joko Widodo secara mendadak. Maklum, sebelumnya sudah beredar kabar ia akan mundur dari jabatan menteri sosial (mensos). Namun, informasi itu tak langsung terkonfirmasi.
”Nanti, nanti saya jelaskan,” jawab Idrus saat itu.
Benar saja, sekitar pukul 13.00, Idrus kembali datang menemui wartawan di samping Istana Negara. Saat itu ia menjelaskan mundur dari kabinet dan pengurus DPP Partai Golkar. Kasus dugaan korupsi dalam kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau menjadi pertimbangan keputusannya tersebut.
”Kalau misal saya jadi tersangka dan masih di sini, itu tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima,” tuturnya. Alasan lain, ia ingin fokus menghadapi kasus hukum yang menjeratnya.
Saat itu juga mulai terdengar kabar Agus Gumiwang Kartasasmita akan dilantik menjadi mensos menggantikan Idrus pada pukul 15.00. Benar saja, sekitar pukul 14.00, sejumlah menteri dan pejabat negara mulai berdatangan. Keyakinan akan adanya pelantikan semakin menguat setelah Ginandjar Kartasasmita, mantan menteri di era Orde Baru yang merupakan ayah Agus, datang ke Istana sekitar pukul 14.30. Agus pun hadir di Istana sekitar lima menit kemudian bersama Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Tanpa ada pengumuman resmi, wartawan diminta masuk ke Istana Negara.
Agus mengaku mendapat kabar dari Istana sekitar pukul 13.00. Saat itu, ia diminta datang untuk dilantik sebagai mensos pada pukul 15.00.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono baru mendapat perintah untuk menyiapkan upacara pelantikan pada pukul 13.30. Heru hanya punya waktu 1,5 jam untuk membuat dan menyampaikan undangan kepada para menteri dan pejabat negara, menyiapkan rohaniwan, tempat upacara, sampai hidangan untuk para tamu. ”Saya langsung kirimkan undangan lewat layanan pesan di telepon seluler. Undangan fisiknya kami siapkan di Istana,” tuturnya.
Tanpa anak-istri
Pelantikan yang mendadak itu membuat banyak tamu undangan tidak hadir, seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Minimnya tamu undangan membuat para pegawai istana diminta protokol mengisi barisan tamu yang ditempatkan di belakang Agus Gumiwang.
Tidak hanya itu, istri Agus, yaitu Loemongga Haoemasan, dan anak-anaknya juga tidak hadir mendampingi. Akhirnya, protokol memanggil Ginandjar untuk mendampingi Agus. Seusai pelantikan, Agus mengatakan, istrinya sedang berada di luar negeri untuk mengantarkan anaknya sekolah.
Bisa dikatakan, perombakan kabinet kali ini merupakan perombakan tercepat di era pemerintahan Jokowi-Kalla dan pemerintahan sebelumnya. Biasanya wacana dan pembahasan perombakan kabinet berlangsung beberapa minggu atau bahkan bulan.
Kemensos memang sangat krusial untuk pemerintahan Jokowi. Selain menjadi ujung tombak pelaksanaan sejumlah program pemerintah, seperti Keluarga Harapan, kini juga ada bencana yang butuh penanganan cepat.
Presiden Jokowi, seusai pelantikan, sempat menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) adalah lembaga yang sangat penting. Ada hal sangat mendesak yang harus ditangani kementerian ini, yakni penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat. ”Tadi saya minta Pak Ketua (Umum Partai) Golkar Pak Airlangga Hartarto untuk bisa menugaskan Agus Gumiwang sebagai mensos,” kata Presiden.
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, menuturkan, Kemensos memang sangat krusial untuk pemerintahan Jokowi. Selain menjadi ujung tombak pelaksanaan sejumlah program pemerintah, seperti Keluarga Harapan, kini juga ada bencana yang butuh penanganan cepat.
”Karena itu, bisa dipahami jika pergantian posisi mensos demikian cepat,” tuturnya.
Di sisi lain, di tahun politik ini, adanya menteri yang diduga terlibat korupsi mesti segera diantisipasi. Airlangga menilai pergantian yang sangat cepat tersebut juga sebagai upaya mengantisipasi pemanfaatan isu ini oleh lawan politik.