DPRD Pertanyakan Modal BUMD

Tingginya nominal usulan penyertaan modal untuk BUMD dalam APBD Perubahan 2018, masih menyisakan diskusi yang alot di DPRD DKI.

KOMPAS/ IRENE SARWINDANINGRUM

Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/208), berlangsung panas karena banyaknya protes anggota dewan terkait usulan penambahan modal ke BUMD hingga hampir Rp 11 Triliun sementara sejumlah pos pembangunan infrastruktur dipangkas.

JAKARTA, KOMPAS - Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mempertanyakan usulan penyertaan modal untuk delapan badan usaha milik daerah sekitar Rp 10,99 triliun. Di sisi lain, sejumlah pos pembangunan infrastruktur pencegahan banjir dan rumah susun diusulkan dipangkas. Postur usulan anggaran ini dinilai mengurangi pembangunan untuk masyarakat.

Dua usulan ini dihujani protes oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUAPPAS), Selasa (28/8/2018). Rapat ini terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2018.

Pos anggaran terbesar yang diusulkan dipangkas adalah pembangunan rumah susun pada mata anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI di 10 lokasi, yakni sebesar Rp 1,34 triliun.

Selain itu, juga diusulkan pemangkasan anggaran untuk pembangunan prasarana kali, pembangunan situ dan embung di aliran timur serta pemeliharaan saluran di Jakarta Barat dan pembangunan saluran di Jakarta Utara. Mata anggaran untuk kegiatan ini berada di Dinas Sumber Daya Air, dengan total Rp 244,55 miliar.

Pemangkasan anggaran juga diusulkan untuk pembangunan dan peningkatan jembatan sebesar Rp 32,8 miliar.

“Penambahan yang katanya terbesar sekitar Rp 1,4 triliun, sedangkan pemangkasan terbesar ini sebesar Rp 1,6 triliun. Sementara modal BUMD diusulkan sampai Rp 11 triliun. Ini kan sepertinya KUAPPAS ini hanya untuk mengakomodasi modal Rp 11 triliun ini sementara pembangunan infrastruktur dipangkas secara tak imbang," kata Bestari Barus, anggota Komisi D DPRD yang juga dari Fraksi Nasional Demokrat.

Di APBD murni 2018, penanaman modal daerah (PMD) untuk BUMD dialokasikan Rp 5,9 triliun. Dalam usulan KUAPPAS tersebut, PMD diusulkan ditambah 5,08 triliun menjadi sekitar Rp 10,99 triliun. Delapan BUMD yang mengusulkan PMD adalah PDAM Jaya Rp 1,2 triliun, PT Jakarta Propertindo Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT MRT Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, dan PD Pasar Jaya Rp 166 miliar.

Ruslan Amsyari, anggota DPRD dari Partai Hanura, mengatakan, tanpa ada penjelasan, usulan penambahan PMD untuk BUMD hingga Rp 11 triliun di pertengahan tahun ini bisa memicu kecurigaan pos ini merupakan pos titipan saja.

“Kalau nanti BUMD ini bisa memberikan pendapatan ke Pemprov DKI, itu jauh lebih baik. Tapi permintaan alokasi modal ini juga perlu dijabarkan,” katanya.

Sementara, tahun anggaran sebelumnya, tak ada pos PMD untuk BUMD kecuali untuk BUMD yang memperoleh penugasan nasional saja. Pengajuan modal yang sangat tinggi ini dinilai juga bertentangan dengan janji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal tahun anggaran lalu.

Di saat penyusunan APBD murni 2018 di awal tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tak akan memberikan PMD untuk BUMD dengan tujuan agar BUMD-BUMD di DKI Jakarta semakin mandiri.

Permintaan modal itu digunakan untuk sejumlah kegiatan. PDAM Jaya, misalnya, membutuhkan modal untuk pembangunan pipa distribusi dan retikulasi di wilayah barat dan utara. PD Dharma Jaya membutuhkan modal untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun PT Pembangunan Sarana Jaya untuk pembangunan awal hunian DP 0 di Klapa Village serta pembebasan lahan dan pengembangan sentra primer Tanah Abang.

Anggaran naik

Dalam rapat KUAPPAS tersebut, jumlah APBDP diusulkan naik lagi sekitar Rp 6,1 triliun dari APBD 2018 sebesar Rp 77,1 triliun menjadi Rp 83,2 triliun.

Sementara, target pendapatan justru berkurang dari Rp 66 triliun menjadi Rp 65,8 triliun. Target pendapatan yang dikurangi ini di antaranya dari pajak penerangan jalan dan pendapatan lain-lain daerah.

Pemerintah juga mengusulkan anggaran Rp 717 miliar untuk subsidi program rumah DP 0.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Yusmada Faizal mengatakan, anggaran Rp 717 miliar itu diambil dari sisa lebih anggaran DPRKP di APBD 2018 sekitar Rp 1 triliun, tepatnya dari peralihan anggaran pembangunan rumah susun. Anggaran ini dimaksudkan untuk menalangi uang muka hunian DP 0 yang tengah dibangun di Klapa Village.

Sebagian besar anggota Banggar DPRD DKI Jakarta mengusulkan PMD dikurangi dan dialihkan untuk program-program pembangunan yang langsung dapat dirasakan warga. Karena masih alotnya pertanyaan di PMD ini, rapat Banggar itu dihentikan untuk dilanjutkan Rabu ini.