Semua Daerah Diharapkan Berpartisipasi Susun Strategi Kebudayaan

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (baju putih berpeci di bagian tengah) dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid (paling kiri) berfoto bersama beberapa kepala daerah, yaitu Walikota Bandung Ridwan Kamil (kedua dari kanan), Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim (paling kanan), Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kedua dari kiri), dan Wakil Bupati OKU Selatan Sholehien Abuasir (ketiga dari kiri) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (29/08/2018) beberapa saat setelah menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

JAKARTA, KOMPAS – Semua kabupaten/kota dan provinsi diharapkan berpartisipasi menyusun dokumen  Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Seluruh dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan  strategi kebudayaan nasional yang rumusannya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 pada 1-2 Desember 2018.

Hingga kini, dari total 516 kabupaten/kota di  Indonesia, baru ada 89 kabupaten/kota yang menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Rabu (29/8/2018),   13 kepala daerah menyerahkan dokumen PPKD kepada  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Muhadjir Effendy.

Beberapa kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dan Wakil Bupati OKU Selatan Sholehien Abuasir.

”Penyerahan dokumen PPKD ini perlu dipercepat agar tingkat partisipasinya semakin banyak sehingga cetak biru kebudayaan nasional kita nantinya akan semakin sempurna,” kata Muhadjir saat menerima dokumen PPKD dari para kepala daerah.

Asistensi ke daerah

Menurut Muhadjir, agar tingkat partisipasi  kabupaten/kota dan provinsi dalam penyusunan dokumen PPKD semakin tinggi, maka Kemdikbud akan memberikan asistensi atau pendampingan penyusunan PPKD ke daerah-daerah. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengirimkan PPKD hingga akhir Agustus ini, sementara itu 34 provinsi ditargetkan mengirimkan PPKD bulan Oktober  mendatang.

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan baru saja terbentuk. Jadi, sebenarnya perjalanan kebudayaan nasional kita selama ini belum memiliki strategi yang kuat karena belum memiliki landasan  undang-undang," ucapnya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menambahkan, penyerahan dokumen PPKD adalah  bagian dari upaya secara nasional menyusun strategi kebudayaan. Menurut UU Pemajuan Kebudayaan, penyusunan  dimulai dari kabupaten/kota kemudian provinsi dan baru nasional.

"Kami masih menunggu dokumen-dokumen (PPKD) lainnya. Yang menyerahkan bulan ini beru sekitar 20 persen. Kalau lancar, bulan Oktober mendatang seluruh dokumen PPKD tingkat provinsi bisa terkumpul sehingga bisa diserahkan ke presiden saat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 tanggal 1-2 Desember 2018 mendatang," kata Hilmar.

Sejak Maret lalu, pemerintah  membuat rencana induk pemajuan kebudayaan yang dimulai dari penyusunan PPKD  kabupaten/kota dan provinsi sebagai landasan penyusunan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan ini  akan diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah/pemerintah daerah. Tahun 2019, pemerintah telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 400 miliar untuk program kebudayaan.