Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar konsolidasi dengan perwakilannya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Konsolidasi ini disebutkan tidak terkait posisi Ma\'ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019.
JAKARTA, KOMPAS - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar konsolidasi dengan para pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia untuk meneguhkan komitmen menjunjung tinggi persatuan bangsa. Menjelang peringatan 100 tahun berdirinya organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini, Nahdlatul Ulama bertekad terus berperan dalam membangun bangsa.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan silaturahim nasional dengan para pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Jakarta, Kamis (30/8/2018) malam. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menegaskan, komitmen organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini adalah menjunjung tinggi nasionalisme.
“Melihat era globalisasi yang sangat menantang, maka bangsa ini harus kita bimbing dan jaga. Tidak ada ekstrem kanan dan Muslim kiri, tetap Muslim ahlussunnah wal jama\'ah dan nasionalis. Itu harga mati,” kata Said Aqil.
Menurut dia, konsolidasi dengan para pengurus PWNU penting dilakukan terutama dalam rangka mempersiapkan peringatan 100 tahun NU pada 2026. Hal tersebut tidak hanya sekadar menjadi sebuah peringatan, namun juga akan dijadikan momentum untuk memperkuat peran NU dalam perjalanan bangsa.
“Kami undang lima perwakilan dari setiap PWNU. Selain konsolidasi organisasi, kami juga menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Kita bahas bagaimana NU kedepan, apa yang harus kita lakukan. Kami melakukan kontemplasi dan proyeksi agar NU 100 tahun ke depan lebih kuat lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk bangsa ini,” kata Aqil.
Tak terkait Pilpres
Selain Said Aqil, konsolidasi tersebut dihadiri pula oleh petinggi NU, seperti Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dan jajaran pengurus lainnya.
Ditemui di sela-sela kegiatan, Ma’ruf mengatakan, pertemuan tersebut tidak terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Seperti diketahui, Ma\'ruf akan mengikuti kontestasi politik pada Pemilu 2019 sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana, Joko Widodo.
“Saya hadir untuk menghadiri pertemuan dengan NU. Biasa NU selalu melakukan konsolidasi mengenai bagaimana perbaikan organisasi, partisipasi dengan putra bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
Aqil pun menampik isu bahwa pertemuan tersebut untuk membahas posisi Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU. Menurut dia, pembahasan mengenai hal tersebut akan dilakukan setelah Ma’ruf Amin resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 September 2018. Hal itu juga dibenarkan oleh Ma’ruf.
“Saya kira di NU, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bahwa kalau nanti sudah ditetapkan sebagai cawapres, tentu saya harus menyerahkan tugas rais aam kepada wakil pejabat rais aam. Saya kira ada mekanismenya. Itu akan kami tempuh,” kata Ma’ruf.
Korban gempa
Selain membahas mengenai peran NU ke depan, silaturahim nasional antara PBNU dan PWNU se-Indonesia tersebut juga membahas tentang persiapan peringatan Hari Santri pada 20 Oktober mendatang.
Adapun pembahasan mengenai peran PBNU terkait korban gempa di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Sebab, menurut Aqil, sekitar 90 persen warga NU telah menjadi korban gempa di Lombok Utara.
“Akan kita instruksikan dari pusat sampai ke mushala-mushala supaya ada semacam karnaval untuk memperingati Hari Santri. Selain itu, kita juga akan meningkatkan kepedulian kepada korban gempa Lombok. Kita sudah mengirim dana bantuan lebih dari Rp 6 miliar yang digalang oleh PBNU dan logistik lain. Tapi akan kita tingkatkan lagi dari wilayah lain untuk peduli Lombok,” kata Aqil. (Fajar Ramadhan)