Menteri BUMN Rini M Soemarno (keempat kiri) bersama dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (ketiga kanan), Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng (kanan), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kedua kiri), Direktur Utama Telkom Alex Sinaga (kedua kanan) dan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (kiri) menyaksikan penandatanganan Kerjasama Digitalisasi Pom Bensin (SPBU Pertamina) yang dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas\'ud Khamid (ketiga kiri) dan Direktur Enterprise & Business Sevice Telkom Dian Rachmawan (keempat kanan) di Gedung Kementrian BUMN, Jakarta, Jumat (31/8/2018)
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah memerlukan data secara lengkap dan aktual untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi kepada masyarakat. PT Pertamina (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Telkom Indonesia untuk membangun sistem digital secara bertahap pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk melakukan pengumpulan data alokasi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia. Penyaluran BBM harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sehingga pengelolaan kebutuhan subsidi ke depan dapat lebih efisien.
"Sekitar Rp 150 triliun anggaran dialokasikan untuk subsidi. Peruntukan terbesar adalah BBM (subsidi solar) dan LPG. Pertamina punya aplikasi MyPertamina untuk mendekatkan pelanggan dengan SPBU, itu langkah awal. Saat ini, pemerintah butuh sistem terintegrasi guna memastikan data BBM tepat sasaran khususnya yang bersubsidi. Digitalisasi SPBU ini untuk memastikan data itu akurat. Selama ini, data berasal dari survei dan kurang akurat," kata Arcandra di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Pembangunan sistem terintegrasi ini berkaca dari basis data yang seringkali tidak akurat. Data yang tidak akurat menyebabkan jumlah stok dan pasokan BBM tidak sesuai dengan kebutuhan per wilayah. Hal inilah yang menyebabkan situasi kelangkaan BBM.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno menjelaskan, integrasi SPBU Pertamina ke dalam sistem digital agar data menjadi lebih akurat. Kebutuhan BBM di Indonesia terpetakan dengan baik, sehingga stok dan penyaluran tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan jumlah BBM guna efisiensi anggaran.
"Guna memberikan pelayanan yang semakin baik, sesuai dengan pemanfaatan APBN khususnya subsidi pada tahun 2019. Selain itu, perlunya informasi dan pembinaan pada pihak SPBU dan pemangku kepentingan sehingga proses ini (digitalisasi) dapat berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran," ucap Rini.
Digitalisasi SPBU
PT Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia melakukan digitalisasi alat pengisian BBM (nozzle) di SPBU yang ada di wilayah Indonesia. Kerja sama ini guna mendukung upaya pemerintah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data pasokan serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Melalui digitalisasi, pemerintah memperoleh data secara aktual sehingga stok BBM nasional khususnya bersubsidi dapat tepat sasaran, lebih baik, dan efisien.
“Digitalisasi SPBU ini untuk meningkatkan pelayanan Pertamina kepada konsumen. Perhitungan pasokan bbm lebih akurat. Digitalisasi juga menjamin tidak ada kecurangan dalam penyaluran BBM,” kata Rini.
Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid menjelaskan, digitalisasi SPBU sebagai upaya untuk melayani pelanggan di seluruh Indonesia secara maksimal. Pertamina juga mendukung program Pemerintah dalam Gerakan Nasional Non Tunai melalui pembayaran secara elektronik.
“Adanya sistem digital, sekiranya mampu mengawasi stok dan distribusi BBM secara efektif,” ucap Mas\'ud.
Digitalisasi SPBU meliputi penyediaan infrastruktur digital, pusat data dan konektivitas di 5.518 SPBU dan 75.000 nozzle di seluruh Indonesia. Selain itu, termasuk pemeliharaan sistem selama lima tahun sesuai perjanjian di antara PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan mengatakan, nilai investasi dalam kerja sama ini sebesar Rp 4 triliun untuk jangka waktu lima tahun. PT Telkom Indonesia menanggung semua biaya investasi hingga proses digitalisasi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pihaknya memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna pelaksanaan program ini.
"Telkom punya jaringan untuk menjangkau hingga daerah pelosok. Ada jaringan fiber, 3G, dan 4G serta satelit. Semua itu akan digunakan untuk merealisasikan kerja sama ini. Model bisninya, kami (Telkom) mengambil Rp 15,25 per liter BBM," ujar Dian.
Berdasarkan kesepakatan, proses implementasi digitalisasi SPBU akan selesai pada Desember tahun ini. Namun, jika ada kendala selambat-lambatnya akan tuntas pada Maret tahun 2019.
