Koalisi Jokowi Minta Data Pemilih Diluruskan

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Sejumlah sekretaris jenderal dari partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat mengadakan konferensi pers di Jakarta, Senin (13/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Tidak hanya koalisi tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga mendorong agar daftar pemilih tetap dapat segera diperjelas oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum ditetapkan pada Rabu (5/9/2018). Hal ini menyusul adanya informasi 25 juta data pemilih ganda yang ditemukan pihak Prabowo-Sandiaga.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, mengatakan, jika memang ada simpang siur dan kesalahan data pemilih tetap (DPT), keberatan itu perlu diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

”Silakan diajukan, tentunya kalau ada bukti-bukti hal lain. Kalau ternyata tidak ada, tentunya semua bisa berjalan dan berlanjut seperti biasa,” ujar Eriko.

Ia mengatakan, pihaknya tidak bermasalah jika ada keraguan dan keberatan dari pihak Prabowo-Sandiaga terkait data pemilih tetap yang diduga ganda itu. ”Alangkah sayangnya proses demokrasi kita jika diiringi tanda tanya. Maka, segala keraguan dan keberatan, kami tidak ada masalah,” lanjut Eriko.

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Eriko Sotarduga (kanan)

Sebelumnya, tim pemenangan Prabowo-Sandiaga mengklaim menemukan adanya 25 juta pemilih ganda yang terdaftar dari data 137 daftar pemilih sementara (DPS).

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan, sebagai gambaran, total suara ganda sebanyak 25 juta itu sama besarnya dengan 18 persen suara pemilih pada Pemilu 2019 atau setara dengan 104 kursi DPR. Atas dasar itu, koalisi Prabowo-Sandiaga menolak penetapan DPT yang akan dilakukan KPU Rabu besok.

Eriko menyebutkan, data pemilih ganda itu tidak akan diselewengkan oleh partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf. Ia memastikan pihaknya akan bertarung dengan mengikuti aturan yang ada.

”Kami tidak biasa seperti itu. Kami terbiasa mengikuti aturan. Pak Jokowi orang yang paling mengikuti aturan. Di era Bu Mega menjadi presiden, pemilu secara langsung juga pertama kali diadakan. Jadi, kami pastikan akan ikuti aturan,” tuturnya.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, penyelewengan data pemilih ganda dapat dilakukan oleh siapa pun jika tidak kunjung diluruskan. Ia pun meminta agar persoalan data pemilih ini dapat segera diperjelas dan diluruskan oleh KPU dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait KTP elektronik yang penyebarannya belum merata di daerah-daerah.

”Masih ada waktu cukup. Masih ada beberapa bulan, sampai April 2019, dan ini harus segera diatasi. Kita tidak mau persoalan DPT ini jadi gangguan di pemilu nanti,” lanjutnya.

KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS

Andreas Hugo Pareira

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Ahmad Rofiq mengatakan, jika dugaan data pemilih ganda itu benar, hal itu bisa membahayakan demokrasi karena bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kontestasi pemilu. Ia juga meminta agar KPU dapat mengecek ulang dan membuktikan dugaan data pemilih ganda tersebut.

”Ini perlu segera dibereskan. Kami ingin bermain secara adil di pemilu nanti. Jangan sampai ada duplikasi. Kami ingin menggunakan data pemilih yang akurasinya tepat,” ujarnya.