Ganjil Genap Permanen Dikaji, Peningkatan Transportasi Umum Diutamakan

DOK PEMPROV DKI JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai rencana menerapkan aturan ganjil genap secara permanen setelah Asian Para Games. Hal ini karena perubahan perilaku bertransportasi warga dikhawatirkan hanya karena sifatnya yang temporer.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perubahan perilaku masyarakat yang terjadi selama penerapan ganjil genap saat ini adalah karena saat ini sifatnya temporer. Dalam arti seusai Asian Games lalu tidak diperpanjang.

Menurut Anies, di beberapa negara, penerapan pembatasan kendaraan dalam jangka pendek membuat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Namun, dalam jangka panjang ternyata dampaknya sebagian masyarakat justru memiliki kendaraan tambahan.

”Jadi bukan mengurangi kemacetan, tapi menambah jumlah kendaraan. Karena itu, kami akan kaji lebih jauh, jangan sampai kebijakan ini justru membuat jumlah kendaraan di Jakarta lebih banyak karena ganjil genap yang sifatnya permanen. Jadi belum ada rencana memermanenkan ganjil genap,” katanya di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menurut Anies, pihaknya lebih memprioritaskan rencana meningkatkan mutu pelayanan kendaraan umum. Sebab, ujarnya, saat ini dibutuhkan kendaraan umum massal lebih banyak yang lebih nyaman dan harga terjangkau.

Sesuai evaluasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, terdapat peningkatan kinerja lalu lintas secara signifikan dari pemberlakuan aturan ganjil genap selama Asian Games. Ajang olahraga ini telah membentuk pola perjalanan masyarakat ke arah penggunaan transportasi umum massal. Kajian masih dilakukan untuk pemberlakuan secara permanen.

ROBERTUS RONY SETIAWAN UNTUK HARIAN KOMPAS

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah memberikan keterangan hasil simulasi beserta evaluasi penerapan ganjil genap di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Asian Games telah menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum massal.

”Selama Asian Games berlangsung, dua kebijakan rekayasa lalu lintas telah membentuk pola perjalanan masyarakat ke transportasi massal umum sehingga ini menjadi momentum,” katanya di Jakarta, Minggu (2/9/2018).

Dua kebijakan itu adalah pembatasan mobil pribadi dengan aturan ganjil genap dan perbaikan kualitas angkutan umum. Indikator yang terukur adalah peningkatan kinerja lalu lintas tidak hanya di ruas yang diberlakukan ganjil genap, tetapi juga perbaikan secara menyeluruh.

Di ruas-ruas pemberlakuan ganjil genap, kecepatan kendaraan meningkat menjadi 37 persen dengan waktu tempuh rata-rata mengalami penurunan sekitar 23 persen. Di beberapa ruas alternatif memang terjadi penurunan kecepatan, tetapi penurunan kecepatan yang mengindikasikan meningkatnya kepadatan lalu lintas itu dinilai tak signifikan, yaitu hanya 2-3 persen.

Adapun secara keseluruhan di Jakarta, di 41 ruas jalan terjadi penurunan waktu tempuh perjalanan rata-rata sekitar 26 persen. ”Artinya ganjil genap ini juga berdampak meningkatkan kecepatan kendaraan di ruas-ruas jalan lain di luar jalan yang diberlakukan aturan ini,” kata Andri.

Data Dirlantas Polda Metro Jaya juga memperlihatkan penurunan kecelakaan. Di ruas-ruas di tempat pemberlakuan ganjil-genap, jumlah kecelakan turun sekitar 10 persen dengan tingkat fatalitas, luka berat, dan meninggal dunia berkurang sekitar 20 persen.

Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan umum massal meningkat. Selama berlangsungnya aturan ganjil genap transjakarta mengalami peningkatan jumlah penumpang hingga 40 persen, penumpang PPD naik 29 persen, dan penumpang angkutan permukiman JR Connexion dengan operator PO Sinar Jaya sebesar 6 persen.

Menurut Andri, indikator-indikator ini yang yang menjadi dasar untuk melanjutkan kebijakan ganjil genal ini Senin-Jumat hingga Asian Para Games, 13 Oktober 2018.

Saat ini, kata Andri, satu tim sudah dibentuk untuk melakukan evaluasi dampak sosial ekonomi ganjil genap tersebut. Sejumlah indikasi yang akan dihitung di antaranya dampak pada beban keuangan masyarakat dan sektor usaha, efek ekonomi daerah, hingga jumlah bahan bakar yang bisa dihemat.

Hasil perhitungan tim tersebut akan digunakan sebagai dasar kajian apakah ganjil genap dilakukan secara permanen. ”Sebab, di jalur ganjil-genap ini, kan, banyak sektor keuangan dan industri sehingga perlu dihitung dampaknya,” katanya.

Wakil Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Faela Sufa mendukung penerapan ganjil genap secara permanen, bahkan diperluas. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ini dinilai menjadi kunci keberhasilan mengalihkan warga ke transportasi umum massal untuk mencegah kemacetan makin parah.

”Seluruh kota-kota besar di dunia melakukan kebijakan pembatasan ini setiap kali akan mulai mengalihkan masyarakat ke transportasi umum,” katanya.

Menurut Faela, jumlah armada transportasi umum di Jakarta saat ini sudah memadai. Namun, infrastruktur pendukung masih perlu ditingkatkan seperti menyelesaikan integrasi antarmoda hingga halte dan akses yang mudah dicapai.