Formasi Terbesar CPNS untuk Tenaga Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja (kanan) serta Menpan dan RB Syafruddin saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah resmi menetapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil yang mulai dibuka pada September 2018. Proporsi formasi terbesar penerimaan CPNS adalah untuk jabatan teknis dan spesialis, seperti tenaga pendidikan, kesehatan, dan tenaga bidang infrastruktur.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Kamis (6/9/2018), menyampaikan, jadwal pengadaan CPNS 2018 direncanakan mulai dibuka pada September 2018. Adapun tahap pengadaan CPNS dimulai dari pengumuman, pendaftaran, hingga verifikasi administrasi.

”Estimasi pembukaan CPNS hingga verifikasi kemungkinan pada 16-20 September atau minggu kedua September sampai minggu kedua Oktober 2018,” ujar Setiawan saat konferensi pers.

Sama seperti perekrutan CPNS sebelumnya, pelamar harus mengikuti tiga tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKD CPNS 2018 juga masih menggunakan sistem computer assisted test atau metode seleksi dengan alat bantu komputer.

KOMPAS/PRIYAMBODO

Sebanyak 1.603 orang dari total 1.752 peserta hadir mengikuti tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kementerian Hukum dan HAM di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (8/9/2017).

Pelaksanaan seleksi CPNS ini dimulai minggu ketiga Oktober 2018, yang meliputi SKD dan SKB. Sementara pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018 dan tahap pemberkasan pada Desember 2018.

Keputusan pembukaan CPNS 2018 ini tertuang dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2018. Total alokasi penetapan kebutuhan PNS adalah 238.015 orang.

Mengacu pada peraturan menteri tersebut, rincian dari total alokasi kebutuhan PNS terbagi menjadi dua. Sebanyak 51.271 formasi dibuka untuk instansi pusat yang terdiri atas 72 kementerian dan lembaga. Sementara 186.744 formasi dibuka untuk 525 instansi di pemerintah daerah.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para peserta seleksi penerimaan CPNS Kementerian Keuangan mengikuti ujian kompetensi dasar di Gedung Maria Convention Hall, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).

Teknis dan spesialis

Menurut Setiawan, proporsi formasi terbesar penerimaan CPNS tahun ini adalah untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, seperti tenaga pendidikan, kesehatan, dan bidang infrastruktur.

Peruntukan instansi pemerintah pusat terdiri dari jabatan inti yang diisi pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, guru madrasah Kementerian Agama yang bertugas di kabupaten/kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

Selain itu, peruntukan instansi pemerintah daerah terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran sebanyak 88.000 formasi, guru agama 8.000 formasi, tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan tenaga medis) 60.315 formasi, serta tenaga teknis yang diisi pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pelamar yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu giliran untuk daftar ulang di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Minggu (8/10/2017).

”Pertimbangan pembukaan untuk formasi ini antara lain berapa PNS yang akan memasuki masa pensiun. Ada juga pertimbangan demografis atau terkait dengan berapa jumlah penduduk di daerah tersebut,” kata Setiawan.

Menpan dan RB Syafruddin menuturkan, tujuan seleksi CPNS ini ialah menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang lebih berkualitas. Selain itu, pembukaan seleksi CPNS diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2024.

”Kita harus mempersiapkan SDM aparatur yang berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, serta menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Saat ini, kualifikasi teknis di bidang infrastruktur juga dibutuhkan untuk menunjang Nawacita,” ujar Syafruddin.