Kesenjangan Ekonomi Masih Jadi Persoalan Utama Indonesia
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kesenjangan ekonomi masih menjadi permasalahan utama di Indonesia yang sampai saat ini belum dapat teratasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti Australian National University, Christopher Hoy, kepada 3.700 orang Indonesia melalui internet disimpulkan, masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Dalam pemaparan hasil penelitiannya di Jakarta, Kamis (6/9/2018), Hoy menyebutkan, lebih dari 35 persen respondennya sangat setuju dan lebih dari 40 persen setuju dengan masih adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Bahkan, lebih dari 15 persen sangat setuju dan setuju. Sisanya tidak setuju dengan adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Hoy menuturkan, 20 persen kelompok terkaya di Indonesia telah menguasai 85 persen total kesejahteraan negara. Kesejahteraan tersebut meliputi kepemilikan rumah hingga tabungan. ”Hal tersebut menunjukkan, lebih dari 250 juta penduduk Indonesia hanya memiliki 15 persen dari total kesejahteraan negara,” ujarnya.
Hoy berpandangan, Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Melalui pemberitaan di media massa, dia melihat banyaknya bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada orang miskin.
Keputusan tersebut dipandang tidak tepat sasaran karena masyarakat Indonesia cenderung membutuhkan lapangan kerja daripada bantuan sosial. ”Mereka berpandangan, lapangan kerja dapat mengentaskan rakyat miskin,” katanya.
Sebanyak 20 persen kelompok terkaya di Indonesia telah menguasai 85 persen total kesejahteraan negara.
Menurut Hoy, sebagian besar masyarakat Indonesia yang tecermin dalam hasil surveinya berpandangan, untuk dapat menjadi kaya dibutuhkan usaha keras. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan bekerja secara giat. Akan tetapi, usaha tersebut akan sia-sia apabila tidak ada lapangan kerja yang memadai.
Sebaliknya, orang menjadi miskin karena kurang berusaha dengan keras. Apalagi, mereka masih dibebani pajak yang tergolong tinggi sehingga menyebabkan orang miskin sulit maju.
Hoy mengatakan, untuk mengatasi kesenjangan antara orang miskin dan kaya, pemerintah perlu tanggap membuka kesenjangan tersebut. Selain itu, usaha keras dari seseorang perlu mendapatkan upah yang sepadan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bijak dalam menentukan besaran upah yang layak.
Adapun untuk menekan kekuasaan orang kaya, pemerintah dapat menyesuaikan pajak berdasarkan tingkat kekayaannya. Di sisi lain, orang miskin perlu mendapat prioritas dalam mengambil kebijakan.
Kurangi pengangguran
Menanggapi hasil survei Hoy, Santoso, Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia, lembaga riset sosial ekonomi, mengatakan, pengangguran merupakan sumber dari kemiskinan sehingga perlu segera diatasi. Pemerintah telah membantu beberapa wilayah dengan memberikan bantuan sosial yang sifatnya untuk memperluas lapangan kerja.
Sebagian besar lapangan pekerjaan tersebut mampu mempekerjakan banyak orang atau padat karya. Meskipun demikian, bantuan tersebut masih bersifat jangka pendek. Sebagai solusi jangka panjang dibutuhkan investasi secara besar, salah satunya pembangunan infrastruktur.
”Hasil dari pembangunan infrastruktur tidak dapat dirasakan sekarang, tetapi akan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di masa depan,” kata Santoso. Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur di Indonesia wilayah timur akan membantu pemerataan ekonomi yang selama ini masih timpang karena terfokus di Indonesia wilayah barat.
Ia optimistis beberapa tahun ke depan Indonesia wilayah timur akan cepat berkembang ketika infrastruktur telah memadai. Infrastruktur tersebut akan membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang berlimpah.