Penetapan Dengan Catatan

Oleh

Nicolaus Harbowo

· 3 menit baca

Sebanyak 187,78 juta orang masuk daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan DPT Pemilu Legislatif 2014, namun lebih sedikit dibandingkan DPT Pilpres 2014.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum, Rabu (5/9/2018) menetapkan daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Namun, adanya dugaan masalah dalam daftar pemilih membuat penetapan itu dilakukan dengan catatan, yaitu dalam sepuluh hari ke depan akan dilakukan penyempurnaan.

Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (5/9/2018), di Jakarta menuturkan, akan ada dua kondisi saat penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT). Pertama, jika ditemukan data yang terdeteksi ganda identik, maka dapat langsung dihapus. Kedua, apabila data yang sama hanya sebagian, akan dilakukan verifikasi faktual,” kata Arief.

Dalam Rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi DPT tingkat nasional, kemarin, ditetapkan ada 187,78 juta pemilih yang masuk DPT. Jumlah ini, sekitar 1,17 juta lebih banyak dibandingkan DPT Pemilu Legislatif 2014. Namun sekitar 2,5 juta lebih sedikit dibandingkan DPT Pemilihan Presiden 2014 yang mencapai 190,307 juta pemilih.

Sebelumnya, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan, ada 25 juta pemilih ganda di daftar pemilih Pemilu 2019. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan, ada 131.363 pemilih ganda dari 76 kabupaten/kota yang telah melaporkan,

Anggota KPU Viryan Azis menambahkan, penyempurnaan DPT yang berlangsung hingga Sabtu (15/9/2018), dilakukan dengan menggunakan data pemilih by name by address dari KPU. Data ini akan dianalisa oleh KPU, partai politik, dan Bawaslu.

Ia juga menyatakan, dalam penyempurnaan DPT ini tak hanya berfokus pada data ganda. Namun juga pada data yang kemungkinan tidak memenuhi syarat, misalnya ada data pemilih meninggal dunia atau yang tidak ada di domisilinya. “Ketiga lembaga ini maksimal menyampaikan hasil analisisnya dalam lima hari kerja. Hasil analisis berguna untuk membicarakan tentang posisi sebenarnya mengenai berapa data yang berpotensi bermasalah,” kata Viryan.

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, penetapan DPT tingkat nasional tetap perlu dilakukan agar ada kepastian berapa jumlah tetap pemilih nasional. Sebab, hal ini menyangkut kebutuhan pihak lainnya.

Ketua Bawaslu Abhan, menyampaikan, selain menemukan 131.363 pemilih ganda, juga telah dihimpun ada 2.618.034 penduduk belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meminta Bawaslu mengkoordinasikan hal itu kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri. "Kalau Bawaslu memang ada data, by name by adrress, beritahu ke kami, kami akan cari dan datangi. Saya senang sekali jika Bawaslu memberi data konkret, jangan hanya sebut angka," katanya.

Apresiasi

Tim koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mengapresiasi kesepakatan sepuluh hari penyempurnaan DPT. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal menuturkan, meskipun penyempurnaan data dalam waktu sepuluh hari itu cukup berat, pihaknya akan bekerja keras untuk mendapatkan data pemilih yang bersih.

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani menambahkan, penyempurnaan DPT merupakan upaya untuk mencari kebaikan dan kebenaran bersama. “Penyempurnaan ini menjadi milik seluruh partai politik dan seluruh pihak, bukan hanya tim koalisi Prabowo-Sandiaga Uno. Saya rasa kita semua menginginkan Pemilu 2019 itu bersih, dapat diikuti semua pemilih, dan menjadi keceriaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. (Sharon Patricia)

Editor:

pemilu 2019 kompas cetak