SEMARANG, KOMPAS — Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 bakal mengedepankan teknologi informasi guna mempermudah penanganan masalah. Dalam mendeteksi permalahan hingga ke pelosok, mereka akan berinterakasi dengan warga lewat media sosial untuk kemudian diselesaikan bersama pemerintah daerah setempat.
Ganjar mengatakan hal itu di sela-sela tasyakuran di halaman kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang, Jumat (7/9/2018) siang. Menurut dia, pola komunikasi langsung dengan masyarakat melalui media Twitter sudah dilakukan pada periode pertama, 2013-2018, bersama Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko.
”Kami siapkan infrastruktur agar kita bisa berkomunikasi. Fondasi yang baik sudah kami bangun dalam lima tahun dan kini terus ditingkatkan. Lewat Twitter, kami mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, melalui laporan warga. Sistem seperti ini kami pakai terus,” ujar Ganjar di hadapan warga Jateng yang hadir.
Ganjar menambahkan, pola lain yang akan dilakukan ialah menuntaskan langsung permasalahan saat kunjungan ke daerah-daerah. ”Sebelumnya, kami berkunjung ke daerah-daerah untuk mengetahui permasalahan (untuk dicarikan solusinya), kali ini kami akan langsung datang bersama bupati/wali kota agar bisa diselesaikan di situ. Saat itu juga,” ungkapnya.
Pada Jumat pagi, serah terima jabatan dilaksanakan dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jateng kepada Ganjar Pranowo. Pada pukul 13.00, tasyakuran pun digelar, dengan potong tumpeng dan acara musik. Sementara pada pukul 19.30 dilaksanakan selawatan.
Ganjar menambahkan, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Jateng dengan fokus pada pendidikan. Dia meyakini, pendidikan merupakan investasi terbaik dalam mengatasi kemiskinan di Jateng. Ini didukung dengan adanya peningkatan suntikan dana APBN untuk pendidikan.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jateng, persentase penduduk miskin pada September 2017 sebesar 12,23 persen, atau turun 0,78 poin dari September 2016, yakni 13,19 persen. Namun, persentase itu masih di atas rata-rata nasional yang 10,12 persen.
Sementara itu, Yasin mengatakan, dirinya terbilang baru di kancah politik. ”Tanpa dukungan dan bantuan masyarakat, saya tidak mungkin. Bersama Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), mari bersama-sama membuat Jateng semoga lebih maju dan sejahtera. Insya Allah kami tidak akan mengambil uang masyarakat,” katanya.
Hal lain yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jateng ialah pencegahan korupsi. Ganjar mengatakan, pencegahan melalui inspektorat perlu terus diperkuat. Sejumlah kasus penangkapan bupati/wali kota oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa tahun belakangan juga menjadi pelajaran.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Banyumas Budi Wibowo menambahkan, pencegahan korupsi salah satunya dilakukan melalui penyederhanaan perizinan lewat satu pintu. Dirinya memastikan segala transaksi perizinan di Banyumas sebisa mungkin diupayakan melalui sistem daring sehingga potensi suap dapat ditekan.